Komisi II DPRD Sulteng Korkom di Kabupaten Tolitoli Bahas Berbagai Persoalan Daerah

oleh -
Komisi II DPRD Sulteng
Ketua Komis II DPRD Sulteng Yus Mangun, SE bersama Anggota Komisi IV lainnya melaksanakan kegiatan Koordinasi dan Komunikasi (Korkom) di Kabupaten Tolitoli, Kamis (17/11/2022). FOTO : HUMPRO DPRD SULTENG/TIKA

TOLITOLI, WARTASULAWESI.COM – Ketua Komis II DPRD Sulteng Yus Mangun, SE bersama Anggota Komisi IV lainnya melaksanakan kegiatan Koordinasi dan Komunikasi  (Korkom) di Kabupaten Tolitoli, Kamis (17/11/2022).

Korkom yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Tolitoli ini dihadiri langsung Bupati Tolitoli Amran H. Yahya, serta dihadiri Anggota Komisi II DPRD Sulteng lainnya yakni Faizal Alatas, SH , Hj. A. Rosmini Batalipu, serta Hj. Sitti Halima Ladoali,SE.

Turut hadir juga beberapa pejabat Eselon II di Pemkab Tolitoli yakni Usman Taba selaku Asisten Administrasi Umum, beserta para jajaran Kepala OPD Pemda Tolitoli.

Dalam kesempatan ini, Ketua Komisi II Yus Mangun,SE menyampaikan bahwa kunjungan kerja itu  merupakan agenda tahunan yang dilaksanakan sebanyak 3 sampai 4 kali.

Yus Mangun juga memaparkan beberapa point- point penting dari pelaksanakan kunjungan Kerja tersebut yakni Pemda Kabupaten Tolitoli telah menargetkan pada tahun 2022 pendapatan hasil daerah sebesar kurang lebih 35,5 Milliar rupiah dan yang telah terealisir sebesar 34,9 Milliar rupiah pada triwulan ke-3. Sekitar 1,4 tersisa target penetapan penerimaan pada tahun 2022, sehingga diperkiraan akan melampaui target tersebut.

Tetapi pemerintah daerah Kabupaten Tolitoli, masih memiliki tunggakan yang terdiri dari pembayaran kendaraan dinas roda empat sebanyak 87 dari 283 unit dan kendaraan roda dua 434 dari 1710 unit sehingga total 521 dari 1993 unit kendaraan dinas.

Politisi Partai Golkar tersebut juga menyampaikan kabar baik bahwa untuk penerimaan dana bagi hasil dari provinsi untuk kabupaten Tolitoli yang diterima dari beberapa sektor yaitu pajak langsung (PKB) 4,7 Milliar, BBMKB 5,3 Milliar, PBBKB 12,1 Milliar, PAP 57 juta rupiah, dan pajak rokok 13,2 Milliar. Sehingga total sebesar 35,5 Milliar rupiah atau daerah terbesar ke-4 di Provinsi Sulawesi Tengah. Diharapkan pembahasan anggaran selesai pada awal bulan Desember, sehingga dalam pembahasan anggaran akan diberikan ke daerah melalui instansi terkait terutama membahas dana penuntasan kemiskinan.

Yus Mangun juga membahas terkait tentang pertanian dan ketahanan pangan. Ketahanan pangan telah menjadi prioritas utama pada rapat G20, dikarenakan dampak perang bisa mengganggu pangan negara. Sesuai ketentuan perundang-undangan diberikan 2 hektar lahan yang dapat dikelola tidak bersifat dimiliki.

Mendapat penjelasan itu, Bupati Tolitoli Amran H. Yahya menyampaikan bahwa terkait perikanan Kabupaten Tolitoli merupakan daerah Sumber Pengelolaan SDA terutama pengembangbiakan undang, Kabupaten Tolitoli mendapat perhatian khusus terhadap dua komoditi yaitu udang dan ikan bandeng.

Terkait dengan hal ini, bupati menyampaikan pengembangan cengkeh tempuyung yang ada di daerah Salakan mempunyai produktivitas yakni, 2 sampai 3 kali lipat.

Pada forum diskusi Ketua Komisi II, menanggapi semua pertanyaan dari beberapa instasi pertama, peningkatan pendapatan masyarakat secara umum sebesar 10,6% setelah Maluku Utara dan Riau, yang merupakan tertinggi ke 3 di Indonesia sebagai tambang nikel sebagai sumber utama.

Perlu diatur agar dapat membawa kemaslahatan masyarakat, sampai hari ini dana bagi hasil dari tambang nikel yang telah ditetapkan 221 Milliar sedangkan berdasarkan perhitungan dapat mendapatkan dana sebesar 2 Triliun sampai 4 Triliun.

Walaupun pendapatan meningkat, akan tetapi angka kemiskinan meningkat yang perlu menjadi perhatian  daerah Tolitoli.

Dalam kesempatan ini Yus Mangun, SE juga menyampaikan adanya kabar baik dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang meluncurkan program penghapusan data/denda pajak untuk semua kendaraan bermotor. Tentunya,  hal ini dapat menguntungkan tunggakan pembayaran pajak kendaraan dinas daerah Tolitoli.

Politisi Partai Golkar ini menyampaikan telah dilakukan perubahan usulan struktur OPD salah satu dinas pertanian, dinas pertenakan dan perkebunan menjadi dinas pertenakan, dinas pertanian dan dinas perkebunan. Telah terbentuk badan baru yaitu badan riset dan inovasi (BRIDA) dengan setiap daerah diharuskan membentuk badan baru tersebut.

Agar kesulitan tanaman pangan dan hortikultura menjadi perhatian terkait irigasi, irigasi induk, sekunder yang tidak berfungsi, sehingga perlu dibentuk pansus berkaitan fasilitas penunjang pertanian terkait peningkatan dan produktivitas petani. ***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.