Komisi IV DPRD Sulteng Kunker Korkom Ke Kabupaten Poso

oleh -
oleh
Komisi IV DPRD Sulteng
Rombongan Komisi IV DPRD Sulteng saat melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) Koordinasi dan Komunikasi (Korkom) Dalam Daerah ke Kabupaten Poso di Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Poso, Kamis (17/11/2022). FOTO : HUMPRO DPRD SULTENG/ZAINAL

POSO, WARTASULAWESI.COM – Komisi IV DPRD Sulteng melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) Koordinasi dan Komunikasi (Korkom) Dalam Daerah ke Kabupaten Poso terkait Singkronisasian beberapa Peraturan Daerah (Perda) yang ada di Pemerintah Provinsi Sulteng dengan beberapa Perda di Kabupaten Poso mengenai Pendidikan, Kesehatan, Ketenaga Kerjaan dan Juga Terkait Masalah Data Kependudukan.

Pertemuan tersebut yang semula direncanakan di Kantor Bupati Poso, namun dengan lain hal kegitan pertemuan ini dipindahkan ke Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Poso, Kamis (17/11/2022).

Kunjungan ini dipimpin langsung Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sulteng Dr.Ir.Alimuddin Pa’ada,MS, dan juga beberapa Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sulteng yakni Dr.I Nyoman Slamet, Moh.Hidayat Pakamundi, Muh.Ismail Junus dan Winiar Hidayat Lamakarate, serta pada kesempatan ini juga dihadiri salah satu Anggota Komisi I DPRD Provinsi Sulteng yakni Ellen Esther Pelealu.

Kunjugan kerja tersebut diterima langsung oleh Bupati Poso dr.Verna Gladies Merry Inkiriwang, yang didampingi oleh Sekda Kabupaten Poso, serta dihadiri oleh Dinas Ketenaga Kerjaan Kabupaten Poso, Dinas Kesehatan Kabupaten Poso, Dinas Pendidikan Kabupaten Poso, dan Dinas Dukcapil Kabupaten Poso.

Pada kesempatan ini, Ketua Komisi-IV DPRD Provinsi Sulteng Dr.Ir.Alimuddin Pa’ada,MS, terlebih dahulu mengucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada Bupati Poso bersama jajaranya yang sudah menerima dan menyambut dengan sangat baik atas kunjungan kerja Komisi-IV DPRD Provinsi Sulteng ke Kabupaten Poso. Lanjut daripada itu, Dr.Ir.Alimuddin Pa’ada,MS, pada kesempatan ini juga menanyakan kepada Bupati Poso bersama jajarannya terkait dengan hal kesejahteraan masyarakat kabupaten poso yang meliputi terkait masalah Pendidikan pada Sekolah SMA/SMK/MA atau sederajat, terkait masalah pasilitas kesehatan, ketenaga kerjaan, dan terkait masalah pendataan data masyarakat pada dukcapil.

Senadah dengan hal itu, Dr.I Nyoman Slamet, juga menyampiakan terkait sinergitas program-program yang ada di pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten poso, yakni terkait masalah pendidikan pada sekolah SMA/SMK/MA atau sederajat, kerena menurutnya meskipun sekolah SMA/SMK/MA atau sederajat bukanlah kewenangan kabupaten/kota akan tetapi dalam hal ini diperlukan juga kepada pemerintah kabupaten/kota agar juga bisa mengetahui kondisi sekolah dan juga perkembangannya karena berada didaerahnya. selain daripada itu, Dr.I Nyoman Slamet, juga menyampaikan selamat kepada bupati poso atas suksesnya kegiatan festival danau poso, meskipun sedikit ada rasa kekecewaan dikarenakan ketidak kedatangannya Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada pelaksanaan kegiatan tersebut. Sehingga dari itu menyarankan kepada bupati poso agar dapat melakukan pensingkronisasian perda yang ada di provinsi dengan perda yang ada di kabupaten poso baik perda terkait masalah pendidikan, pariwisata, dan kebudayaan.

Muh.Ismail Junus, juga menyampaikan bahwa pentingnya pensingkronisasian perda agar program-program yang ada didaerah maupun di provinsi bisa sejalan khususnya pada dunia pariwisata karena didaerah kita begitu banyak spot-spot wisata dan salah satunya sumber pariwisata yang ada di kabupaten poso yakni danau poso, karena menurutnya FDP ini merupakan suatu iven yang sangat bergensi dan sudah lama dieksplor dan dipamerkan maka alangkah baiknya jika kegiatan ini dilaksanakan setiap tahun agar kegiatan FDP tersebut semakin dikenal oleh masyarakat luas, maka dalam hal ini diperlukan dukungan yang lebih kuat dan mengusulkan kepada pemda sulteng dalam hal ini gubernur sulteng untuk merekomendasikan kepada Menteri Periwisata dan Ekonomi Kreatif agar FDP tersebut dimasukkan kedalam agenda nasional kementerian sehingga setiap tahun dalam pelaksanaan kegiatan ini pihak kementerian dapat mengkucurkan anggaran, jadi bukan semata-mata anggaran tersebut berasal dari pemerintah provinsi sulteng dan kabupaten poso, hal ini juga diperkuat oleh anggota Komisi-IV lainnya yakni Muh.Hidayat Pakamundi dan Winiar Hidayat Lamakarate, menyampaikan bahwa sangat setuju dan mendukun program-program tersebut.

Pada kesempatan ini Bupati Poso, terlebih dahulu menyapaikan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada Komisi-IV DPRD Provinsi Sulteng atas kunjungan kerjanya ke Kabupaten Poso.

Bupati Poso menyampaikan permintaan maaf atas kekecewaan Pemprov Sulteng, DPRD Provinsi Sulteng dan juga kepada seluruh masyarakat khususnya masyarakat Poso atas ketidak hadiran menteri pariwisata dan ekonomi kreatif pada pelaksanaan FDP, tapi dalam hal ini Pemda Poso sudah berusaha sebaik mungkin agar pelaksanaan kegiatan FDP tersebut berjalan sesuai dengan rencana bahwa akan dihadiri langsung oleh menteri pariwisata dan ekonomi kreatif pada puncak perayaan FPD.

Bupati poso juga menyapaikan ucapan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada pemda sulteng, DPRD Provinsi Sulteng, atas dukungan yang telah diberikan kepada pemda poso dalam pelaksanaan FDP tersebut sehingga dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Bupati poso juga menyampaikan bahwa kedepannya pelaksanaan FDP akan melibatkan lebih banyak lagi masyarakat lokal khsusnya dalam menampilkan tarian-tarian kolosal yang ada di derah poso maupun tarian-tarian daerah yang ada di daerah kabupaten lainnya yang ada di wilayah sulteng.

Dan terkait masalah pendidikan pada sekolah SMA/SMK/MA atau sederajat, bupati poso menyampaikan bahwa selama ini baik-baik saja, akan tetapi saat ini ada beberapa sekolah SMA/SMK/MA atau sederajat yang dalam hal ini guru yang ada disekolah tersebut masih melakukan pungutan uang komite kepada siswa/siswi disekolah, maka dalam hal ini bupati poso meminta kepada Komisi-IV DPRD Provinsi Sulteng agar bisa membantu menyelesaikan persolan tersebut, karena dimana saat ini sudah ada beberapa kepala sekolah yang ditahan terkait pungutan uang komite tersebut.

Sedangkan terkait masalah ketenaga kerjaan yang ada di kabupaten poso, bupati poso menyampaikan bahwa pemda poso sudah memberikan warning kepada setiap perusahaan yang ada di wilayah kabupaten poso, bahwa dalam perekrutan tenaga kerja di perusahaan terlebih dahulu prioritaskan kepada anak-anak daerah khususnya anak-anak yang ada di kabupaten poso, serta meminta kepada pihak perusahaan agar tidak mempersulit anak daerah dalam mengajukan permohonan kerja, sedangkan terkait masalah pendataan data masyarakat di kabupaten poso, saat ini pemda poso telah membuat suatau program yang bernama ‘Bunga Desa’ program ini bertujuan untuk mempercepat proses pendataan warga sehingga terjun langsung kelapangan untuk melakukan pendataan terkait data kependudukan warga masyarakat hingga keplosok.

Ketua Komisi-IV DPRD Sulteng dan selaku mewakili Anggota Komisi IV DPRD Sulteng kembali menegaskan terkait penyampain Bupati Poso mengenai kejadian yang terjadi dibeberapa sekolah mengenai pungutan uang komite kepada murid disekolah, maka dalam hal ini memyampaikan bahwa saat ini semua biaya mengenai sekolah itu sudah ditanggung oleh Negara dan tidak diperkenankan lagi kepada pihak sekolah membebani kepada murid disekolah untuk membayar uang komite, sehingga Komisi IV DPRD Sulteng meminta agar kiranya dinas pendidikan Kabupaten Poso secepatnya memberikan data sekolah tersebut secara lengkap kepada komisi IV DPRD Sulteng agar persoalan tersebut cepat terselesaikan dan tidak terjadi lagi persolan seperti itu disekolah-sekolah lainnya. ***

Iklan-KPU-Pengumuman-Paslom.pdf

×

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.