PALU, WARTASULAWESI.COM – DPRD Sulteng menegaskan pentingnya mengintegrasikan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dalam setiap penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan daerah (Ranperda).
Langkah ini diperlukan agar regulasi yang dihasilkan tidak membatasi hak masyarakat maupun melahirkan ketentuan yang bersifat diskriminatif.
Penegasan tersebut disampaikan Anggota Komisi I DPRD Sulteng, Mahfud Masuara, saat menghadiri Rapat Penyampaian Analisis dan Evaluasi Ranperda dari Perspektif HAM di RM Raja Kuring, Jalan Sultan Hasanuddin, Palu, Rabu (11/11/2026).
Mahfud hadir mewakili Ketua DPRD Sulteng dalam kegiatan yang dipimpin Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Sulawesi Tengah, Mangatas Nadeak.
“Setiap Ranperda harus dikaji secara mendalam, tidak hanya dari aspek yuridis dan substansi, tetapi juga dari perspektif HAM. Jangan sampai ada aturan yang justru membatasi hak masyarakat atau menimbulkan diskriminasi,” tegas Mahfud.
Menurutnya, prinsip HAM harus menjadi perhatian sejak tahap perencanaan hingga pembahasan Ranperda.
Dengan begitu, setiap regulasi yang disusun tidak sekadar memenuhi aspek legalitas, tetapi juga mampu memberikan perlindungan serta menjamin kesetaraan hak seluruh masyarakat.
Dalam rapat tersebut, dibahas hasil analisis dan evaluasi terhadap lima Ranperda dari sejumlah daerah di Sulawesi Tengah.
Kelima Ranperda tersebut meliputi Ranperda Provinsi Sulawesi Tengah tentang Bantuan, Ranperda Kabupaten Morowali tentang Kawasan Tanpa Rokok, Ranperda Kabupaten Morowali tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja bagi Pekerja Rentan Sektor Informal, Ranperda Kabupaten Tojo Una-Una tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak, serta Ranperda Kabupaten Morowali Utara tentang Bantuan Hukum.
Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi terkait, dengan menghadirkan narasumber dari Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Tengah, Sitti Rahmawati.
Proses analisis dan evaluasi dilakukan dengan menelaah kesesuaian substansi masing-masing Ranperda terhadap prinsip-prinsip HAM.
Hasil pembahasan dan berbagai masukan diharapkan menjadi bahan penyempurnaan sebelum rancangan regulasi tersebut memasuki tahapan penetapan.
DPRD Sulteng berharap seluruh produk hukum daerah nantinya tidak hanya memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia bagi seluruh masyarakat. ***







