PALU, WARTASULAWESI.COM – Kinerja fiskal Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah hingga 31 Mei 2026 masih menghadapi tantangan serius.
Di tengah pertumbuhan ekonomi daerah yang mencapai 8,32 persen atau tertinggi ketiga di Indonesia, realisasi pendapatan daerah baru mencapai Rp5,56 triliun atau 26,17 persen dari target.
Sementara belanja pegawai masih mendominasi APBD hingga mencapai Rp3,75 triliun atau sekitar 67,15 persen dari total belanja daerah.
Hal tersebut disampaikan Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Satu Provinsi Sulawesi Tengah sekaligus Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Tengah, Teddy Suhartadi Permadi, dalam kegiatan Jurnalis Update Triwulan II Tahun 2026 yang diselenggarakan OJK Perwakilan Sulteng di Yolks Coffee and Koloni, Kamis (2/7/2026).
Menurut Teddy, hingga akhir Mei 2026, pendapatan daerah Sulawesi Tengah terealisasi sebesar Rp5,56 triliun atau baru 26,17 persen dari target dan mengalami kontraksi sebesar 12,46 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Pendapatan daerah tersebut masih didominasi dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp4,48 triliun, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya mencapai Rp1,06 triliun.
Kondisi itu membuat tingkat kemandirian fiskal Sulawesi Tengah masih rendah, yakni hanya 19,06 persen.
Di sisi belanja, APBD Sulawesi Tengah telah terealisasi sebesar Rp5,59 triliun atau 24,83 persen dari pagu anggaran dengan pertumbuhan 2,35 persen secara tahunan.
Namun, komposisi belanja masih didominasi belanja operasi, khususnya belanja pegawai yang mencapai Rp3,75 triliun atau sekitar 67,15 persen dari total belanja APBD.
“Dominasi belanja pegawai yang masih tinggi dan rendahnya kemandirian fiskal menunjukkan perlunya peningkatan pendapatan asli daerah serta efisiensi belanja agar APBD lebih banyak memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” kata Teddy.
Berdasarkan realisasi pendapatan dan belanja hingga 31 Mei 2026, APBD Provinsi Sulawesi Tengah masih mencatatkan defisit sebesar Rp28,59 miliar.
Meski demikian, dari sisi ekonomi makro, Sulawesi Tengah tetap menunjukkan performa yang menggembirakan.
Pertumbuhan ekonomi daerah hingga Mei 2026 mencapai 8,32 persen (year on year), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,61 persen.
Capaian tersebut menempatkan Sulawesi Tengah sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi ketiga di Indonesia setelah Maluku Utara dan Nusa Tenggara Barat.
Menurut Teddy, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah ditopang oleh sektor industri pengolahan, terutama komoditas besi baja, nikel, dan kokas. Selain itu, aktivitas belanja pemerintah melalui APBN dan APBD juga menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah.
Di sisi APBN, realisasi pendapatan hingga 31 Mei 2026 mencapai Rp3,51 triliun atau 39,18 persen dari target, tumbuh 12,86 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Sementara realisasi belanja APBN mencapai Rp8,85 triliun atau 41,94 persen dari pagu anggaran, dengan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp6,2 triliun menjadi komponen terbesar.
Teddy menegaskan, ke depan pemerintah daerah perlu memperkuat diversifikasi ekonomi melalui pengembangan sektor industri pengolahan, pertanian, perkebunan, dan perikanan.
Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan PAD, mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat, sekaligus menciptakan struktur fiskal yang lebih sehat dan berkelanjutan. ***
