Wiwik Jumatul Rofi’ah Ingatkan Dampak Sosial dan Lingkungan di Balik Pesatnya Industri Tambang Sulteng

oleh -2 views
oleh
file 0000000006288211adb8c2cb5c73e840
Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Hj. Wiwik Jumatul Rofi’ah, S.Ag., M.H. FOTO : IST

PALU, WARTASULAWESI.COM – Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Hj. Wiwik Jumatul Rofi’ah, S.Ag., M.H., mengingatkan agar pesatnya pembangunan industri pertambangan di Sulawesi Tengah tidak justru meninggalkan warisan persoalan bagi generasi mendatang, mulai dari kerusakan lingkungan, gangguan kesehatan hingga berbagai masalah sosial.

Peringatan tersebut disampaikan Wiwik saat menghadiri forum bedah buku sekaligus peluncuran dua buku yang digelar Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) bersama Majelis Hukum dan HAM (MHH) Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Hotel Parama Su, Jalan Domba, Talise, Kota Palu, Kamis (12/11/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Wiwik hadir mewakili Ketua DPRD Sulteng. Forum itu mengangkat dua isu penting melalui buku berjudul Tambang dan Sisi Gelap: Dampak Industri Ekstraktif terhadap Munculnya Prostitusi, Narkoba, dan HIV/AIDS serta Kasus Poso: Konflik, Kebenaran dan Hak Asasi Manusia: Analisis Krisis Akar Masalah, Peredaran Senjata dan Tanggung Jawab Negara.

Wiwik mengapresiasi penyelenggaraan forum tersebut karena dinilai menjadi ruang refleksi sekaligus evaluasi terhadap arah pembangunan di Sulawesi Tengah, khususnya terkait dampak industri ekstraktif terhadap kehidupan masyarakat.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan industri tidak semestinya hanya diukur dari besarnya investasi, pertumbuhan ekonomi, nilai ekspor maupun peningkatan pendapatan daerah.

Lebih dari itu, kesehatan masyarakat, kelestarian lingkungan dan kualitas kehidupan warga di sekitar kawasan industri harus menjadi bagian penting dari ukuran keberhasilan pembangunan.

“Kita tentu membutuhkan investasi dan industri pertambangan untuk mendorong kemajuan daerah. Kita ingin Sulawesi Tengah tumbuh menjadi daerah yang maju dan sejahtera. Namun, pertanyaan mendasarnya adalah apakah pertumbuhan ekonomi tersebut sudah berjalan seiring dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat atau belum,” tegas Wiwik.

Politisi PKS ini juga menyoroti sejumlah temuan yang dipaparkan dalam forum tersebut, mulai dari persoalan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), HIV/AIDS, penyalahgunaan narkoba, kekerasan terhadap perempuan hingga berbagai persoalan sosial lainnya.

Namun, Wiwik menekankan bahwa temuan-temuan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui verifikasi data dan penelitian ilmiah yang komprehensif.

Dengan demikian, setiap persoalan dapat dipetakan secara objektif dan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang tepat sasaran.

Ia menegaskan, aktivitas industri harus disertai tanggung jawab sosial yang nyata. Perusahaan tidak cukup hanya memenuhi kewajiban investasi dan produksi, tetapi juga harus memperhatikan risiko sosial, kesehatan dan lingkungan yang mungkin muncul di sekitar wilayah operasionalnya.

Di sisi lain, pemerintah diminta memperkuat pengawasan terhadap aktivitas industri. Instrumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) juga harus diikuti perhatian serius terhadap dampak sosial yang berpotensi muncul akibat kegiatan industri.

Wiwik menambahkan, DPRD memiliki tanggung jawab melalui fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan untuk memastikan pembangunan industri memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat.

Karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha dan seluruh elemen masyarakat agar pembangunan industri berjalan secara berkelanjutan.

Selain persoalan lingkungan dan kesehatan, Wiwik turut menekankan pentingnya memperkuat ketahanan keluarga sebagai salah satu fondasi menghadapi berbagai persoalan sosial.

Perlindungan perempuan dan anak serta pembentukan lingkungan keluarga yang sehat harus menjadi perhatian bersama.

“Keluarga harus menjadi salah satu kekuatan utama yang kita gerakkan dalam menghadapi berbagai persoalan sosial. Kita membutuhkan keluarga yang kuat dan mampu bertahan menghadapi berbagai tantangan. Perlindungan perempuan dan anak serta pembentukan lingkungan keluarga yang sehat merupakan bagian penting dari keberhasilan pembangunan,” tuturnya.

Lebih lanjut, Wiwik mengingatkan bahwa kekayaan alam Sulawesi Tengah harus dijaga agar manfaatnya dapat dirasakan tidak hanya oleh generasi sekarang, tetapi juga generasi mendatang.

“Jangan sampai kita mewariskan kekayaan alam kepada generasi mendatang, tetapi pada saat yang sama justru mewariskan persoalan kesehatan, kerusakan lingkungan, dan berbagai masalah sosial. Kita ingin industri yang maju, masyarakat yang sehat, perempuan dan anak yang terlindungi, keluarga yang kuat, serta lingkungan yang tetap terjaga,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM, Dr. H.M. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum., menjelaskan bahwa buku yang mengangkat persoalan industri pertambangan tersebut lahir dari keprihatinan terhadap berbagai dampak aktivitas industri ekstraktif di tengah masyarakat.

Menurut Busyro, aktivitas industri ekstraktif tidak hanya berkaitan dengan persoalan kerusakan lingkungan, tetapi juga berpotensi memunculkan berbagai persoalan sosial dan kesehatan masyarakat di sekitar kawasan industri.

Ia menjelaskan, kajian dalam buku tersebut disusun menggunakan pendekatan penelitian akademis dengan mengandalkan data primer yang diperkuat data sekunder hingga tersier. Pendekatan tersebut dilakukan agar hasil kajian memiliki dasar ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Forum bedah buku ini diharapkan menjadi ruang diskusi dan refleksi bagi berbagai pihak untuk melihat pembangunan industri secara lebih menyeluruh, sehingga kemajuan ekonomi Sulawesi Tengah dapat berjalan beriringan dengan perlindungan masyarakat dan kelestarian lingkungan. ***

No More Posts Available.

No more pages to load.