Lima Ranperda di Sulteng Dievaluasi, Mahfud Masuara Ingatkan Jangan Abaikan Perspektif HAM

oleh -2 views
oleh
file 000000000660820790b001941a93ab0e
Anggota Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Mahfud Masuara. FOTO : IST

PALU, WARTASULAWESI.COM – Lima rancangan peraturan daerah atau Ranperda dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan sejumlah kabupaten menjadi perhatian dalam rapat analisis dan evaluasi dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), Rabu (11/11/2026).

Evaluasi tersebut dinilai penting untuk memastikan setiap regulasi yang disusun pemerintah daerah tidak hanya memenuhi aspek hukum, tetapi juga menjamin perlindungan, kesetaraan, dan pemenuhan hak-hak masyarakat.

Rapat Penyampaian Analisis dan Evaluasi Ranperda dari Perspektif HAM itu berlangsung di RM Raja Kuring, Jalan Sultan Hasanuddin, Palu, dipimpin langsung Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Sulawesi Tengah, Mangatas Nadeak.

Lima Ranperda yang menjadi objek evaluasi masing-masing Ranperda Provinsi Sulawesi Tengah tentang Bantuan Hukum, Ranperda Kabupaten Morowali tentang Kawasan Tanpa Rokok, Ranperda Kabupaten Morowali tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja bagi Pekerja Rentan Sektor Informal, Ranperda Kabupaten Tojo Una-Una tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak, serta Ranperda Kabupaten Morowali Utara tentang Bantuan Hukum.

Anggota Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Mahfud Masuara, yang hadir mewakili Ketua DPRD Sulteng, menegaskan bahwa perspektif HAM harus menjadi perhatian utama dalam setiap tahapan pembentukan peraturan daerah.

Menurut Mahfud, penyusunan Ranperda tidak boleh hanya berorientasi pada aspek yuridis dan substansi hukum, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak penerapannya terhadap kehidupan masyarakat.

“Setiap Ranperda harus dikaji secara mendalam, tidak hanya dari aspek yuridis dan substansi, tetapi juga dari perspektif HAM. Jangan sampai ada aturan yang justru membatasi hak masyarakat atau menimbulkan diskriminasi,” ujar Mahfud.

Ia menekankan, setiap ketentuan dalam regulasi daerah harus dirumuskan dengan memperhatikan prinsip perlindungan dan kesetaraan hak seluruh lapisan masyarakat.
Dalam proses evaluasi tersebut, masing-masing Ranperda dikaji untuk melihat kesesuaian substansinya dengan prinsip-prinsip HAM.

Hasil analisis diharapkan dapat menjadi masukan penting bagi pemerintah daerah dan DPRD dalam menyempurnakan rancangan regulasi sebelum memasuki tahapan penetapan.

Kegiatan tersebut juga menghadirkan narasumber dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Sitti Rahmawati, serta diikuti perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi terkait.

Melalui evaluasi ini, diharapkan produk hukum daerah yang dihasilkan tidak sekadar menjadi landasan penyelenggaraan pemerintahan, tetapi benar-benar memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia bagi masyarakat di Sulawesi Tengah. ***

No More Posts Available.

No more pages to load.