PALU, WARTASULAWESI.COM – Komisi I DPRD Sulteng mendalami strategi pengawasan yang diterapkan DPRD Provinsi Bali, mulai dari pola koordinasi dengan perangkat daerah, pengawasan langsung di lapangan hingga mekanisme tindak lanjut hasil kerja Panitia Khusus (Pansus).
Pendalaman tersebut dilakukan melalui kunjungan koordinasi dan komunikasi ke Kantor DPRD Provinsi Bali, Denpasar, Kamis (5/11/2026).
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Komisi I DPRD Sulteng mencari referensi antardaerah untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan legislatif.
Rombongan dipimpin Ketua Komisi I DPRD Sulteng, Dra. Hj. Sri Indraningsih Lalusu, bersama sejumlah anggota komisi, di antaranya Dr. I Nyoman Slamet, serta unsur Sekretariat DPRD dan tenaga ahli.
Sri Indraningsih Lalusu mengatakan, kunjungan tersebut bertujuan memperoleh informasi dan pengalaman langsung mengenai praktik pengawasan yang diterapkan DPRD Bali, khususnya dalam memastikan program pemerintah daerah berjalan sesuai perencanaan dan kebutuhan masyarakat.
“Kami ingin memperoleh informasi dan pengalaman secara langsung mengenai bagaimana DPRD Bali menjalankan fungsi pengawasan, membangun koordinasi dengan perangkat daerah, serta memastikan program-program pemerintah daerah berjalan sesuai perencanaan dan kebutuhan masyarakat,” ujar Sri Indraningsih di Palu, Selasa (10/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, DPRD Bali memaparkan pola koordinasi rutin antara komisi dengan perangkat daerah mitra kerja.
Pertemuan dilakukan untuk membahas program yang sedang berjalan, rencana kegiatan tahun berikutnya, kebutuhan anggaran hingga berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian DPRD.
Koordinasi tersebut juga dimanfaatkan untuk mengevaluasi pelaksanaan program sekaligus mengidentifikasi kebutuhan perangkat daerah sebagai bahan pembahasan lebih lanjut.
Selain koordinasi kelembagaan, Komisi I DPRD Sulteng turut mendalami mekanisme pengawasan lapangan dengan melibatkan perangkat daerah terkait.
Anggota DPRD Sulteng, I Nyoman Slamet, menilai keterlibatan perangkat daerah dalam kegiatan pengawasan penting agar DPRD memperoleh gambaran faktual mengenai pelaksanaan program pemerintah.
“Pengawasan tidak cukup hanya dilakukan melalui pembahasan di ruang rapat. DPRD juga perlu memperoleh informasi langsung di lapangan, sehingga dapat mengetahui kesesuaian antara perencanaan, kebijakan, dan pelaksanaan program pemerintah daerah,” kata I Nyoman Slamet.
Menurutnya, koordinasi yang baik dapat membantu DPRD mengidentifikasi berbagai persoalan sekaligus mendorong penyelesaian program yang belum berjalan optimal.
Hal lain yang menjadi perhatian adalah mekanisme tindak lanjut hasil kerja Pansus, terutama yang menangani persoalan tata ruang, aset daerah dan perizinan.
Dalam diskusi dijelaskan, setelah Pansus menyelesaikan tugas dan dibubarkan melalui mekanisme kelembagaan, tindak lanjut hasil pembahasan maupun pengawasannya dapat diteruskan kepada komisi yang memiliki bidang tugas terkait.
Dengan mekanisme tersebut, berakhirnya masa kerja Pansus tidak serta-merta menghentikan pengawasan terhadap persoalan yang telah dibahas. Komisi terkait tetap dapat mengawal tindak lanjutnya sesuai kewenangan masing-masing.
Komisi I DPRD Sulteng juga mempelajari pola dukungan DPRD Bali terhadap program prioritas perangkat daerah, terutama kegiatan yang belum memperoleh dukungan anggaran memadai.
Perangkat daerah terlebih dahulu diminta menyampaikan kebutuhan dan program prioritas kepada komisi mitra kerja. Selanjutnya, usulan tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku.
Pembahasan juga mencakup penataan organisasi perangkat daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi, beban kerja, pembagian urusan pemerintahan serta efektivitas pelayanan publik.
Selain itu, rombongan mendapatkan informasi mengenai sejumlah peraturan daerah yang belum dapat diimplementasikan secara optimal karena belum dilengkapi aturan pelaksanaan, termasuk Peraturan Gubernur.
Berbagai pengalaman tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi Komisi I DPRD Sulteng dalam memperkuat pola pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Ke depan, pengembangan pertemuan berkala dengan perangkat daerah, pelibatan instansi terkait dalam pengawasan lapangan serta penguatan tindak lanjut hasil kerja Pansus menjadi sejumlah hal yang dapat dipertimbangkan untuk diterapkan di Sulawesi Tengah.
Melalui pengawasan yang berkelanjutan, DPRD diharapkan dapat memastikan program pemerintah daerah berjalan sesuai perencanaan, ketentuan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat. ***







