Wakil Ketua DPRD Sulteng Soroti Sistim Zonasi dan Minimnya Kualitas Pendidikan di Pedesaan

oleh -
oleh
DPRD Sulteng
Wakil Ketua DPRD Sulteng, H. Muharram Nurdin, S.Sos.,M.Si. FOTO : IST

PALU, WARTASULAWESI.COM – Wakil Ketua DPRD Sulteng, H. Muharram Nurdin, S.Sos.,M.Si menyoroti sistem zonasi yang diterapkan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), serta masih minimnya kualitas pendidikan di pedesaan khususnya daerah – daerah pelosok di Sulteng.

“Problem Pendidikan di Sulteng, bukan hanya soal angka putus sekolah yang masih ribuan anak didik (data sebesar 4.509) untuk tingkat SMA sesuai kewenangan propinsi, tapi juga kualitas pendidikan yang berbeda antara anak – anak yang bermukim di kota dengan yang bermukim di daerah terpencil,” ujar Muharram Nurdin kepada media ini, Kamis (20/06/2023).

Keadaan ini lanjut Muharram, semakin diperparah dengan sistem zonasi yang di Palu hanya menguntunkan anak orang kaya.

“Soal zonasi saya sempat mempersoalkan sampai di Kementerian Pendidikan Nasional, sebab kalau sistem itu dipertahankan maka sampai kuda lebaran anak-anak dari pelosok tak akan pernah menikmati pendidikan yang lebih berkualitas,” kesalnya.

Politisi PDI Perjuangan ini menilai, harus ada kebijakan pemerintah untuk memberi ruang secara khusus kepada anak-anak dari kawasan terisolir tidak diperhadapkan dengan sistem zonasi.

“Tidak usaha bicara anak – anak Menui dan Bungku Selatan atau Lijo, juga Pipikoro di Sigi atau Lauje di Parigi. Sekarang ini, anak – anak di Perumahan Dayodara, Kawatuna dan Lasoani bingung mau sekolah di mana, karena jarak mereka dari sekolah rata – rata diluar zona,” paparnya.

Oleh karena itu, Muharram Nurdin menawarkan harus ada avirmatif yang diberikan pemerintah misalnya dibuatkan asrama bagi mereka yang berasal di luar kota (boarding school)

“Saya pernah ke Manggalapi di Sigi, ada SD Guru Negeri hanya ada satu merangkap Kepsek dan guru kelas untuk semua pelajaran, lalu saya merenung kapan anak – anak itu bisa sama dengan anak SD di Bumi Sagu Palu,” ucapnya.

Bakal Calon Bupati Sigi di Pilkada 2024 ini mengaku, dirinya tertarik membahas masalah pendidikan karena dia pernah kuliah di FKIP Untad meskipun tidak selesai.

“Soal kulitas sarana dan prasarana harus menjadi perhatian pemerintah, jangan ada perbedaan sekolah di kota dengan sekolah di desa. Begitu pun dengan kualitas tenaga pendidik juga harus ditingkatkan,” tandasnya. ***

No More Posts Available.

No more pages to load.