PALU, WARTASULAWESI.COM – Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bedah rumah untuk warga yang rumahnya kurang layak di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Wilayah Sulawesi II, diduga dikurangi volumenya.
Data yang dihimpun tim media ditemukan sejumlah unit rumah tidak layak huni milik warga yang mendapat program BSPS, sejumlah rumah warga hanya menggunakan dinding seng.
Salah satu yang mendapatkan bantuan rumah melalui program BSPS adalah Desa Kabalutan, Kecamatan Walea Kepulauan, Kabupaten Tojo Unauna (Touna), Sulawesi Tengah (Sulteng).
Informasi dari salah seorang mantan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) yang enggan ditulis namanya menyebutkan, untuk satu unit rumah pada program BSPS dari BP2P Sulteng mendapatkan bantuan sebesar Rp20 juta.
Namun jika melihat kondisi setiap unit rumah yang mendapat program bantuan tersebut, anggarannya diperkirakan hanya menghabiskan Rp10 juta.
“Kalikan ratusan unit rumah seperti itu, maka dugaan kami banyak uang yang didapatkan,” katanya.
Tenaga Fasilitator itu juga mengungkapkan, program bedah rumah ribuan unit itu meliputi seluruh wilayah Sulteng.
Menurutnya, meskipun tak semua dibuatkan dengan konsep dinding seng, tetapi penggunaan dinding seng tersebut untuk program bedah rumah tidak layak huni kurang wajar.
Diduga konsep bedah rumah dengan konsep dinding seng, muncul dari Pejabat Pembuat Komitmen (PKK) BP2P Sulteng, Musniar M. Silondae. Sebab, sebelumnya konsep seperti itu belum ada.
Kepala Satuan Kerja (Kasatker) BP2P Sulteng, Ervika yang dikonfirmasi wartawan via pesan WhatsApp, Kamis (23/2/2023) malam enggan menjawab.
Ia meminta wartawan untuk melakukan konfirmasi ke PPK Musniar, perihal program bedah rumah tersebut.
Sementara, PPK Musniar yang dkonfirmasi via WhatsApp (WA) pada Kamis dan Jumat 23-24 Februari 2023 tidak menjawab pertanyaan wartawan, padahal pesan chat WA centang dua yang artinya masuk dan dibaca. ***
