PALU, WARTASULAWESI.COM – Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah atau Kajati Sulteng, Dr. Bambang Hariyanto, turut hadir dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026.
Acara digelar di Kantor Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, Palu pada Senin, 14 April 2025,
Kegiatan Musrenbang tersebut secara resmi dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Dr. Bima Arya Sugiarto, dan dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional dan daerah.
Hadir pula Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan Bappenas, Eka Chandra Buana, Anggota Komisi II DPR RI, Longki Djanggola, Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Ketua DPRD Provinsi, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta para Wali Kota dan Bupati dari seluruh kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah.
Kehadiran Kepala Kejati Sulteng dalam forum perencanaan pembangunan ini menegaskan komitmen Kejaksaan sebagai bagian dari elemen strategis negara yang mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan berlandaskan supremasi hukum.
“Musrenbang RKPD bukan sekadar agenda tahunan, tetapi merupakan momentum strategis untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam merancang arah kebijakan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat,” ujar Kajati Sulteng melalui keterangan resmi.
Musrenbang RKPD Tahun 2026 ini menjadi ajang penting dalam menyelaraskan program pemerintah pusat dan daerah, sekaligus menjaring aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan.
Proses ini dinilai krusial untuk menciptakan perencanaan pembangunan yang partisipatif dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat.
Dalam kegiatan ini, masing-masing kepala daerah memaparkan usulan program prioritas dan tantangan pembangunan di wilayahnya. Isu-isu strategis seperti ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, penguatan infrastruktur, serta peningkatan kualitas layanan publik menjadi fokus utama pembahasan.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menekankan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah.
Oleh karena itu, dukungan dari institusi penegak hukum seperti Kejaksaan dipandang penting dalam menjaga integritas pelaksanaan program-program pembangunan.
Melalui keterlibatan aktif dalam Musrenbang ini, Kejaksaan diharapkan dapat turut mengawal pelaksanaan kebijakan pembangunan agar tetap berada dalam koridor hukum dan prinsip tata kelola yang baik. ***
