PALU, WARTASULAWESI.COM – DPRD Sulteng membidik sejumlah inovasi dan terobosan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memperkuat pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta pembangunan keluarga.
Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan koordinasi dan komunikasi (Korkom) luar daerah ke Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Provinsi DKI Jakarta, Kamis (5/11/2026).
Kunjungan dipimpin langsung Ketua DPRD Sulteng, H. Mohammad Arus Abdul Karim, bersama jajaran pimpinan dan anggota Komisi IV DPRD Sulteng. Rombongan ingin menggali berbagai kebijakan, program, serta inovasi Jakarta yang dinilai dapat menjadi referensi pengembangan pelayanan sosial di Sulawesi Tengah.
Turut hadir Wakil Ketua II DPRD Sulteng H. Syarifuddin Hafid, SH, Wakil Ketua III H. Ambo Dalle, S.Ag., SH, serta Ketua Komisi IV H. Hidayat Pakamundi.
Hampir seluruh anggota Komisi IV juga mengikuti kegiatan tersebut, yakni Baharuddin Sapi’i, SP, Dr. Awaluddin, MAP, Aristan, S.Pt., Rahmawati M. Nur, S.Ag., MH, dan Martinus, didampingi tenaga ahli komisi.
Dalam koordinasi tersebut, DPRD Sulteng menaruh perhatian serius terhadap berbagai persoalan yang masih dihadapi perempuan dan anak di daerah, terutama kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, eksploitasi anak, hingga perkawinan usia anak.
Tidak hanya pada aspek pencegahan, penguatan sistem pengaduan dan pendampingan korban juga menjadi perhatian. DPRD menilai layanan perlindungan harus mampu menjangkau masyarakat secara merata, termasuk di wilayah terpencil.
Mohammad Arus Abdul Karim mengatakan, luasnya wilayah Sulawesi Tengah yang terdiri atas 13 kabupaten/kota dengan karakteristik geografis dan sosial berbeda membutuhkan sistem pelayanan perlindungan perempuan dan anak yang lebih kuat.
Karena itu, diperlukan mekanisme pelayanan yang tidak hanya terpusat di ibu kota kabupaten atau provinsi, tetapi juga mampu menjangkau hingga tingkat kecamatan dan desa.
Selain perlindungan dari kekerasan, DPRD Sulteng turut menyoroti pentingnya penguatan ketahanan keluarga, pemberdayaan ekonomi perempuan, serta pemenuhan hak anak atas pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan lingkungan tumbuh kembang yang layak.
Politisi Partai Golkar tersebut juga menekankan pentingnya penguatan kelembagaan dan koordinasi lintas sektor. Menurutnya, persoalan perempuan dan anak tidak bisa ditangani hanya oleh satu organisasi perangkat daerah, melainkan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak.
Melalui pembelajaran dari DKI Jakarta, DPRD Sulteng berharap dapat memperoleh gambaran mengenai sistem pelayanan, mekanisme pengaduan, pendampingan korban, serta program pemberdayaan perempuan dan keluarga yang dapat diadaptasi sesuai kebutuhan daerah.
Hasil koordinasi tersebut selanjutnya diharapkan menjadi bahan masukan bagi DPRD Sulteng dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, terutama untuk mendorong kebijakan serta peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pembangunan keluarga.
Bagi DPRD Sulteng, perlindungan perempuan dan anak bukan sekadar persoalan sosial, tetapi merupakan bagian penting dari investasi pembangunan sumber daya manusia.
Penguatan kebijakan di bidang tersebut diharapkan mampu menciptakan keluarga yang tangguh, lingkungan yang aman bagi anak, serta membuka ruang lebih luas bagi perempuan untuk berdaya dan berkontribusi dalam pembangunan Sulawesi Tengah. ***








