Bencana Besar Mengancam, Massa di Buol Minta Polisi Tutup Tambang Emas Ilegal Sungai Tabong

oleh -
oleh
Sungai Tabong
Seperti inilah aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Sungai Tabong, Kecamatan Momunu,Kabupaten Buol. FOTO :IST

BUOL,WARTASULAWESI.COM – Tambang emas illegal atau Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Sungai Tabong, makin hari makin membahayakan lingkungan sehingga berpotensi besar bisa mengakibatkan bencana besar di Kabupaten Buol.

Melihat perkembangan Tambang Emas Illegal di Suang Tabong yang makin merusak lingkungan, massa aksi dari Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Peduli Lingkungan Kabupaten Buol menggelar demonstrasi meminta kepada aparat penegak hukum dalam halini kepolisian agar menghentikan aktivitas PETI di Sungai Tabong itu.

Pasalnya, hingga saat ini, kerusakan lingkungan akibat aktivitas penambangan emas ilegal itu sudah diambang batas, sehingga bisa memicu terjadinya bencana besar di Kabupaten Buol.

Berdasarkan informasi yang di peroleh media ini, aksi massa itu digelar di kantor DPRD Kabupaten Buol dan kantor Polres Buol pada Senin, 4 Juli 2022.

Rudy Ali Armen, salah seorang pengunjuk rasa mengatakan, kegiatan PETI di Sungai Tabong Desa Kokobuka, Kecamatan Tiloan, Kabupaten Buol sangat jelas melanggar Undang-Undang No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

“Berdasarkan fakta lapangan yang ada, aktivitas tambang makin lebih parah karena kubangan hasil galian puluhan excavator di lokasi, kemungkinan besar sungai tabong akan meluas dan hutan lindung akan terancam” ujarnya seperti dikutip wartasulawesi.com dari posrakyat.com pada Rabu, 6 Juli 2022.

“Kegiatan itu bisa berakibat fatal bagi masyarakat yang bermukim disekitar area pertambangan tersebut,” tandasnya.

Gubernur Surati Aparat Hukum Tertibkan PETI

Berbagai tragedi bencana akibat aktivitas pertambangan ilegal di Sulteng, Gubernur Rusdi Mastura melalui Tenaga Ahli Gubernur (TAG) Bidang Komunikasi Publik dan Biro Adpim Setdaprov Sulteng, Andono Wibisono mengatakan telah mengirim surat kepada penegak hukum agar menertibkan PETI.

Permintaan gubernur melalui surat tersebut, kata TAG Andono dalam keterangan persnya kepada media ini, disebutkan hal itu bertujuan untuk menjaga tata kelola lingkungan.

“Komitmen pemprov Sulteng sangat tegas, tidak mentoleransi ilegal mining, ilegal fishing, ilegal logging,” tulisnya.

Lanjutnya, Sulteng kaya sumber daya alam, dan mesti dikelola dengan ketentuan yang berlaku. Sekaitan dengan daya dukung agar alam juga dinikmati masyarakat, gubernur mensyaratkan kolaboratif dengan BumDes, Koperasi dan BUMD kabupaten/kota.***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.