PALU, WARTASULAWESI.COM – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Palu menyelesaikan rangkaian rapat pembahasan intensif selama dua hari, Jumat (24/7/2026) hingga Senin (27/7/2026).
Rapat tersebut digelar untuk mematangkan masukan dari setiap komisi terkait program kerja, alokasi anggaran hingga target pendapatan daerah, sebelum melangkah ke pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Langkah ini dilakukan untuk menyelaraskan usulan program dari setiap komisi dengan kapasitas kemampuan keuangan daerah, sekaligus menyatukan berbagai masukan dari sektor berbeda menjadi satu kesatuan kebijakan yang utuh.
Ketua Komisi B DPRD Kota Palu, Rusman Ramli, menegaskan bahwa komisi yang dipimpinnya membidangi Perekonomian, Keuangan dan Aset Daerah, Pariwisata, Pertanian, Ketahanan Pangan serta BUMD.
Komisi B, kata Rusman, memberikan perhatian khusus terhadap penguatan ekonomi lokal.
“Kami mendorong agar alokasi anggaran benar-benar dapat memperkuat sektor-sektor produktif seperti UMKM, Pertanian, dan Pariwisata.
Namun di sisi lain, kita juga harus menjaga agar kinerja keuangan daerah tetap stabil dan berkelanjutan,” ujar Rusman Ramli, Senin (27/7/2026).
Melalui rapat Banggar bersama pimpinan komisi tersebut, DPRD Kota Palu ingin menegaskan komitmennya dalam mengoptimalkan fungsi penganggaran dan pengawasan agar anggaran daerah dapat dialokasikan secara akurat dan tepat sasaran.
Sebagai tindak lanjut, seluruh hasil pembahasan dari masing-masing komisi akan dirangkum menjadi laporan rekomendasi resmi kepada Badan Anggaran.
Laporan tersebut nantinya menjadi acuan utama dalam forum finalisasi Rencana Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Perubahan 2026 dan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 bersama TAPD Kota Palu. ***
