MOROWALI, WARTASULAWESI.COM – Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., menginstruksikan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) terpadu untuk menyisir potensi pajak dan retribusi daerah yang belum tergarap optimal, khususnya dari aktivitas industri di Kabupaten Morowali dan Morowali Utara.
Langkah ini ditempuh untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus memperkuat kapasitas fiskal Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah di tengah tantangan keuangan daerah menjelang akhir tahun anggaran.
Arahan tersebut disampaikan Anwar Hafid dalam rapat koordinasi di Pendopo atau kediaman Gubernur di Desa Wosu, Kabupaten Morowali, Kamis (22/10/2026).
Gubernur menegaskan, sisa dua bulan tahun anggaran harus dimanfaatkan secara maksimal untuk mengoptimalkan penerimaan daerah.
Terlebih, ketidakpastian penyelesaian kewajiban kurang bayar dari pemerintah pusat turut menjadi tantangan bagi kondisi fiskal daerah.
“Alhamdulillah, capaian pendapatan kita sudah sangat baik. Saya berterima kasih kepada teman-teman di provinsi dan kabupaten yang sudah berjuang di lapangan. Tetapi kita tidak boleh berpuas diri, karena potensi pendapatan kita masih cukup besar. Dua bulan ke depan harus kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk memaksimalkan potensi yang ada,” tegas Anwar.
Menurutnya, upaya meningkatkan PAD tidak bisa hanya dibebankan kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait harus bergerak bersama sesuai tugas dan kewenangannya untuk menemukan, mendata, serta menindaklanjuti potensi penerimaan yang belum optimal.
Satgas terpadu tersebut direncanakan melibatkan perangkat daerah yang menangani pendapatan, lingkungan hidup, kehutanan, ketenagakerjaan, serta instansi teknis lainnya.
Tim juga akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten untuk memperkuat pendataan dan pengawasan terhadap aktivitas usaha yang memiliki kewajiban pajak maupun retribusi daerah.
“Ini tidak bisa hanya diserahkan kepada Bapenda. Semua perangkat daerah harus terlibat. Dinas teknis menjalankan tugas pokok dan fungsinya di lapangan, kemudian tim pendapatan ikut mengoptimalkan potensi pajaknya. Kita kerjakan bersama-sama agar hasilnya maksimal,” ujarnya.
Anwar secara khusus menyoroti aktivitas industri di Morowali dan Morowali Utara yang dinilai menyimpan potensi penerimaan daerah cukup besar. Menurutnya, kegiatan usaha yang terus berjalan harus diimbangi dengan pendataan akurat dan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah pajak kendaraan bermotor, termasuk kendaraan berat dan alat berat yang digunakan untuk mendukung operasional industri. Pemerintah ingin memastikan seluruh potensi penerimaan yang menjadi hak daerah dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti sesuai aturan.
“Kita harus memastikan semua potensi yang menjadi hak daerah dapat dioptimalkan. Kalau aktivitas usahanya berjalan dan kewajiban pajaknya sudah diatur, maka harus dipenuhi sesuai ketentuan. Kita ingin ada kejelasan data dan ketegasan dalam pelaksanaannya,” tegasnya.
Selain sektor kendaraan bermotor, Gubernur juga meminta perhatian terhadap potensi pajak air permukaan dari pemanfaatan sumber daya air untuk kegiatan usaha. Bapenda diminta mempelajari praktik pengelolaan pajak tersebut di daerah lain sebagai bahan untuk meningkatkan efektivitas pemungutan.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara perangkat daerah pengelola pendapatan dan instansi teknis yang memahami kondisi di lapangan. Dengan dukungan data yang akurat, penghitungan kewajiban pajak diharapkan lebih tepat dan pelaksanaannya sesuai regulasi.
Optimalisasi PAD ini diharapkan tidak sekadar meningkatkan angka penerimaan, tetapi juga memperkuat kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat Sulawesi Tengah.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Kepala Bapenda Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah, serta Kepala Bapenda Kabupaten Morowali. ***







