PALU, WARTASULAWESI.COM – Ketua DPRD Kota Palu, Rico Andi Tjatjo Djanggola, menegaskan komitmennya untuk mengawal implementasi program Asta Cita di daerah.
Hal ini sebagai tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto dalam kegiatan Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) yang berlangsung di Magelang, Sabtu (18/4/2026).
Kegiatan yang digelar di kompleks Akademi Militer tersebut diikuti 503 Ketua DPRD dari seluruh Indonesia. Momentum ini menjadi ajang strategis untuk menyelaraskan visi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo menekankan bahwa kekuatan bangsa tidak hanya bertumpu pada pemerintah pusat, tetapi juga sangat ditentukan oleh integritas dan kualitas kepemimpinan di daerah.
Presiden mengajak seluruh pimpinan DPRD untuk menjalankan amanah sebagai patriot yang mengabdi kepada rakyat.
“Sebagai anak bangsa, sebagai patriot, saya datang ke sini menjumpai saudara-saudara dengan satu pra-anggapan bahwa kita semua di tenda ini adalah patriot,” ujar Presiden.
Selain itu, Presiden juga mengingatkan pentingnya efisiensi anggaran serta pengawasan ketat terhadap potensi kebocoran dana daerah. Ia meminta para pimpinan legislatif memastikan setiap kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Rico Djanggola menyatakan siap mengimplementasikan arahan Presiden dalam tugas-tugas kelembagaan DPRD. Ia menilai pesan tersebut menjadi pedoman penting dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
“Kami merasa beruntung mendapat arahan langsung dari Bapak Presiden. Ini mempertegas peran kami agar selalu solid dan berorientasi pada kepentingan rakyat,” ungkap politisi Partai Gerindra itu.
Rico juga menegaskan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif di Kota Palu guna memastikan program strategis nasional dapat berjalan selaras dengan pembangunan daerah.
Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam mendorong kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Kegiatan KPPD turut menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memperkuat kapasitas pimpinan DPRD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif. ***
Sumber: Humas Sekretariat DPRD Kota Palu
