PALU, WARTASULAWESI.COM – Wali Kota Palu, H. Hadianto Rasyid, SE, dan Wakil Wali Kota Palu, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Palu secara bersamaan pada Sabtu (8/2/2025).
Rapat yang digelar di ruang sidang utama Kantor DPRD Kota Palu ini membahas pengumuman pemberhentian mereka sebagai kepala daerah seiring berakhirnya masa jabatan periode 2021-2025.
Kehadiran keduanya menjadi momen penting dalam proses transisi pemerintahan di Kota Palu. Rapat dipimpin oleh Plh Ketua DPRD Kota Palu, Muhlis U Aca, dan dihadiri oleh 20 anggota DPRD Kota Palu, Ketua KPU Kota Palu Idrus, Ketua Bawaslu Kota Palu Agussalim Wahid, Sekretaris Daerah Kota Palu Irmayanti Pettalolo, unsur Forkopimda, kepala OPD, serta masyarakat umum.
Muhlis U Aca menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dan wakil kepala daerah yang masa jabatannya berakhir harus diumumkan dalam Rapat Paripurna DPRD sebelum diusulkan pemberhentiannya kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Sulawesi Tengah.
“Dengan memperhatikan sifat Rapat Paripurna yang bersifat pengumuman, maka atas nama DPRD Kota Palu, kami mengumumkan pemberhentian Hadianto Rasyid sebagai Wali Kota Palu dan dr. Reny A. Lamadjido sebagai Wakil Wali Kota Palu, seiring dengan berakhirnya masa jabatan mereka,” ujar Muhlis.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan kerja keras yang telah diberikan oleh Hadianto Rasyid dan Reny A. Lamadjido dalam pembangunan fisik, pengembangan sumber daya manusia, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Palu.
Setelah agenda pertama selesai, rapat dilanjutkan dengan pengusulan pengesahan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu terpilih hasil Pilkada 2024. Hadianto Rasyid, SE, yang kembali terpilih, kali ini berpasangan dengan Imelda Liliana Muhidin. Nama keduanya resmi diumumkan dalam Rapat Paripurna dan diusulkan pengesahannya kepada Menteri Dalam Negeri RI melalui Gubernur Sulawesi Tengah.
Dengan berakhirnya Rapat Paripurna ini, Kota Palu memasuki tahap transisi pemerintahan, menunggu keputusan resmi pemerintah pusat terkait pemberhentian kepala daerah yang lama serta pengesahan kepala daerah terpilih.***
