PALU, WARTASULAWESI.COM – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan unsur Forkopimda, di ruang kerjanya. Senin (27/10/2025).
Rakor dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dari Kampus IPDN Jatinangor.
Dalam arahannya, Mendagri mengungkapkan bahwa inflasi nasional per September 2025 tercatat sebesar 2,65 persen (year-on-year), dengan pertumbuhan 0,21 persen secara bulanan pada minggu keempat Oktober.
Indonesia saat ini berada di peringkat ke-8 dari 11 negara ASEAN dalam tingkat inflasi.
Mendagri juga menyampaikan perkembangan ekonomi nasional yang menunjukkan tren positif, dengan pertumbuhan ekonomi triwulan II tahun 2025 mencapai 5,12 persen.
Sementara Sulawesi Tengah berhasil menempati peringkat kedua nasional dengan pertumbuhan 7,95 persen, di bawah Maluku Utara yang mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 32,09 persen.
Meski demikian, Mendagri mengingatkan bahwa Sulawesi Tengah masih berada dalam 10 besar provinsi dengan tingkat inflasi tertinggi nasional, yakni 3,88 persen pada September 2025.
Dua kabupaten tercatat menjadi penyumbang inflasi tertinggi, yaitu Kabupaten Tolitoli sebesar 5,26 persen dan Kabupaten Banggai sebesar 4,90 persen.
Sementara itu, Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, mengungkapkan bahwa Indeks Perkembangan Harga (IPH) Sulawesi Tengah pada minggu keempat Oktober 2025 menunjukkan penurunan tertinggi nasional sebesar -1,48 persen.
Penurunan ini didorong oleh turunnya harga komoditas utama penyumbang inflasi seperti beras, bawang merah, dan cabai rawit.
Menanggapi kondisi tersebut, Wakil Gubernur Reny Lamadjido menekankan pentingnya memperkuat sinergi antarinstansi dalam menjaga stabilitas harga di pasaran.
“Langkah pengendalian inflasi ini sangat krusial untuk menjaga daya beli masyarakat. Pemerintah daerah berkomitmen memperkuat kolaborasi, mempercepat intervensi, dan memastikan kebutuhan pokok tersedia dengan harga yang terjangkau,” tegas Wagub.
Pemprov Sulteng optimistis, melalui koordinasi yang intensif bersama TPID, Bulog, serta unsur Forkopimda, pengendalian inflasi dapat berjalan efektif dan berkontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Rakor ini turut dihadiri Perwakilan Perum Bulog Sulteng, Jusri, Perwakilan BPS Provinsi Sulawesi Tengah, perangkat daerah terkait, serta unsur Forkopimda. ***
