Sosialisasi Penajaman Roadmap RB Tahun 2023-2026, Sekdaprov Sulteng Tingkatkan Perbaikan Pelayanan Publik

oleh -
oleh
Sekdaprov Sulteng
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sulawesi Tengah (Sulteng) Dra.Novalina,MM membuka secara resmi sosialisasi penajaman roadmap reformasi birokrasi (RB) tahun 2023-2026 bertempat di Gedung Pogombo Kantor Gubernur Sulteng, Selasa (14/5/24). FOTO : HUMAS PEMPROV SULTENG

PALU, WARTASULAWESI.COM – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Sekdaprov Sulteng) Sulawesi Tengah (Sulteng) Dra.Novalina,MM membuka secara resmi sosialisasi penajaman roadmap reformasi birokrasi (RB) tahun 2023-2026 bertempat di Gedung Pogombo Kantor Gubernur Sulteng, Selasa (14/5/24).

Dalam kesempatan itu, Sekprov Novalina menyapaikan reformasi birokrasi dilakukan dengan harapan dapat merubah mind set dan culture set sikap dan perilaku aparatur negara menjadi bersih, profesional, melayani dan netral dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government sesuai dengan amanat peraturan presiden nomor 81 tahun 2010 tentang grand design reformasi birokrasi 2010-2025, peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 3 tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 25 tahun 2020 tentang roadmap reformasi birokrasi 2020-2024.

Selain itu, reformasi birokrasi mampu melaksanakan tugas dan melayani masyarakat bukan sebaliknya dilayani oleh masyarakat. Konsekuensinya adalah pemerintah harus meningkatkan kinerja birokrasi, sehingga tercapai birokrasi yang bersih, kompeten dan memiliki kemampuan dalam melayani.

“Ini perlu dilakukan penajaman dan berbagai perbaikan agar kita bisa punya pertanyaan, bagaimana kita mau melaksanakan mengimplementasikan reformasi birokrasi kalau nggak punya peta jalan  kita jadi enggak tahu jalan, enggak tahu arah Kita mau ke mana,” ujar sekprov.

Lanjut sekprov aspek pelaksanaan, hari ini pemerintah baik itu di instansi pusat maupun daerah berupaya melakukan berbagai perbaikan-perbaikan terhadap pelayanan dan efisiensi birokrasi. persoalan akuntabilitas yang selama ini masih belum mendapatkan perhatian yang cukup.

“Olehnya saya berharap kita masih perlu meningkatkan kompetensi dan kualitas para aparatur sipil negara sebagai tulang punggung birokrasi. Disisi lain aspek pelayanan yang berkualitas dibarengi dengan penataan kinerja pegawai merupakan bagian yang penting dalam reformasi birokrasi,” kata sekprov.

Sementara Kepala bagian kelembagaan dan Reformasi sekretariat daerah Provinsi Sulteng Dra.Fitriana dalam laporannya kegiatan ini bertujuan  meningkatkan reformasi birokrasi dan mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di Provinsi Sulawesi Sulawesi Tengah yang untuk membantu visi-misi Gubernur Sulawesi Tengah dan Wakil Gubernur Sulawesi tengah.

Selain itu juga pemerintah Provinsi Sulawesi tengah mendapatkan penghargaan predikat penilain kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik dengan nilai 81,37 serta 2 OPD lainya dinas sosial dan dinas pendidikan provinsi Sulawesi Tengah.

“Semoga dengan adanya sosialisasi ini kita bisa dapat bersinergi dan berkolaborasi untuk kemajuan reformasi birokrasi di Sulawesi Tengah,” pungkas fitriana

Nampak hadir Kepala Biro Organisasi Neng elly,SH.,MM, Kepala perwakilan Ombudsman Sulteng,para sekretaris dinas perangkat daerah, para kepala bagian lingkup Sekretariat Provinsi Sulteng. ***

No More Posts Available.

No more pages to load.