PALU, WARTASULAWESI.COM – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah atau Sekprov Sulteng, Novalina, menegaskan bahwa proses seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulteng berjalan secara objektif, transparan, dan tanpa diskriminasi gender.
Sebagai Ketua Panitia Seleksi (Pansel), Novalina menanggapi isu terkait keterwakilan perempuan dalam tahapan seleksi yang tengah berlangsung.
Ia memastikan bahwa kesempatan berkarier terbuka luas bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN), baik laki-laki maupun perempuan.
“Seleksi ini dirancang untuk memberikan ruang yang sama bagi seluruh ASN. Tidak ada satu pun ketentuan yang membatasi berdasarkan gender. Siapa pun yang memenuhi kualifikasi memiliki kesempatan yang sama untuk berkompetisi,” jelasnya.
Menurutnya, kesetaraan gender yang diterapkan bukan sekadar formalitas, melainkan diwujudkan melalui sistem seleksi yang adil dan berbasis kompetensi.
Berdasarkan data pansel, dari total 85 peserta yang dinyatakan lolos seleksi administrasi, sebanyak 19 orang atau sekitar 22 persen merupakan perempuan.
Angka tersebut, kata Novalina, menunjukkan bahwa ruang partisipasi sebenarnya telah terbuka.
“Angka ini menunjukkan bahwa ruang sudah terbuka. Kami sangat mengapresiasi keberanian dan dedikasi 19 ASN perempuan yang ikut berkompetisi,” ujarnya.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa pansel tidak dapat memaksakan persentase keterwakilan tertentu apabila jumlah pendaftar perempuan sejak awal memang terbatas.
Lebih lanjut, Novalina menekankan bahwa kompetensi tetap menjadi standar utama dalam menentukan pejabat yang akan mengisi jabatan strategis di lingkungan Sulawesi Tengah.
“Kami tidak hanya mencari pengisi jabatan, tetapi pemimpin yang kompeten. Pemenuhan keterwakilan tidak boleh mengabaikan kualitas kepemimpinan. Tantangan birokrasi ke depan semakin kompleks,” tegasnya.
Ia juga menepis anggapan adanya diskriminasi gender dalam proses seleksi. Justru, keberadaannya sebagai perempuan yang menjabat Sekda sekaligus Ketua Pansel menjadi bukti bahwa pemerintah daerah memberikan ruang luas bagi perempuan untuk menduduki posisi strategis.
“Kesempatan itu nyata. Tinggal bagaimana kita mendorong lebih banyak kader terbaik untuk berani tampil dan berkompetisi,” tambahnya.
Saat ini, proses seleksi masih berlangsung dan memasuki tahapan uji publik.
Novalina menyebut seluruh masukan masyarakat akan dihimpun sebagai bahan pertimbangan Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam menentukan pejabat terbaik. ***
