PALU, WARTASULAWESI.COM – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menegaskan komitmennya dalam memperkuat penegakan norma ketenagakerjaan sekaligus menjaga iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan di daerahnya.
Penegasan itu disampaikan saat memimpin dan membuka Rapat Koordinasi Peningkatan Kepatuhan Norma Penggunaan Tenaga Kerja di Gedung Pogombo, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Selasa (3/3/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah, Donny K. Budjang, serta perwakilan perusahaan dan pemangku kepentingan terkait.
Dalam arahannya, Gubernur menyampaikan bahwa penguatan kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan merupakan bagian dari strategi besar Pemerintah Provinsi dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan investasi, perlindungan tenaga kerja, serta keberlanjutan pembangunan daerah.
“Sejak awal saya menjadi gubernur, saya ingin memastikan bahwa kawasan industri di Sulawesi Tengah tumbuh sebagai motor ekonomi yang sehat, tertib, dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan daerah,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Pemprov Sulteng terus membangun komunikasi dan kepercayaan dengan pemerintah pusat agar berbagai persoalan di daerah dapat ditangani secara komprehensif melalui koordinasi yang baik, tanpa mengabaikan regulasi yang berlaku.
Menurutnya, pendekatan tersebut telah membawa perbaikan signifikan di sejumlah sektor, mulai dari perizinan, pengelolaan lingkungan hidup, hingga aspek ketenagakerjaan.
“Alhamdulillah, melalui komunikasi yang baik dengan kementerian terkait, banyak persoalan yang sebelumnya menghambat kini dapat diselesaikan. Prinsipnya, semua kegiatan usaha harus berjalan secara legal, tertib, dan memberikan rasa aman, baik bagi tenaga kerja maupun bagi investor,” katanya.
Lebih lanjut, Gubernur menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan tenaga kerja dalam menciptakan iklim kerja yang aman dan produktif.
Ia mengingatkan bahwa kepatuhan terhadap norma keselamatan dan kesehatan kerja harus menjadi perhatian bersama sebagai bentuk tanggung jawab moral dan profesional.
“Kita ingin tenaga kerja kita bekerja dengan nyaman dan aman. Pemerintah hadir bukan untuk menyulitkan, tetapi untuk memastikan semua berjalan sesuai aturan, sehingga tidak ada yang dirugikan dan nama baik daerah tetap terjaga,” tegasnya.
Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi momentum memperkuat komitmen bersama dalam menciptakan tata kelola ketenagakerjaan yang tertib, berkeadilan, dan berkelanjutan, sekaligus memperkokoh posisi Sulawesi Tengah sebagai daerah tujuan investasi yang aman dan terpercaya. ***
