Rasyidi Bakery Ajak Masyarakat Wujudkan Pemilu Luber dan Jurdil Agar Tercipta Kesejahteraan Masyarakat

oleh -
Rasyidi Bakery
Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Rasyidi Bakery saat menjadi narasumber pada kegiatan diskusi yang diadakan Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) dengan tema "Bagalal Pemilu" Siaga Pengawasan 1 Tahun Menuju Pemilu Serentak Tahun 2024, Selasa (14/02/2023). FOTO : HUMAS BAWASLU SULTENG

BANGKEP, WARTASULAWESI.COM – Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Rasyidi Bakery menjadi narasumber pada kegiatan diskusi yang diadakan Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) dengan tema “Bagalal Pemilu” Siaga Pengawasan 1 Tahun Menuju Pemilu Serentak Tahun 2024, Selasa (14/02/2023).

Kegiatan yang diisi dengan diskusi santai ini, dilaksanakan di Kantor Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan, Ibu Kota Kabupaten Banggai Kepulauan.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan agar tokoh – tokoh masyarakat yang diundang dapat aktif dalam memberikan saran kepada Bawaslu dan KPU selaku penyelenggara Pemilu untuk perbaikan demokrasi ke depannya.

“Kami berharap dari kegiatan diskusi yang sederhana ini, teman – teman ormas dapat aktif untuk memberikan saran ataupun masukkan kepada kami Bawaslu terkait dengan pencegahan potensi pelanggaran – pelanggaran pemilu khususnya yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan,” ujar Ketua Bawaslu Kabupaten Bangkep, Supriatmo saat membawakan sambutannya.

Sementara Anggota Bawaslu Sulteng, Rasyidi Bakery menyampaikan bahwa untuk kemajuan demokrasi, wajib adanya partisipasi masyarakat dalam hal pengawasan Pemilu.

“Jangan harap demokrasi kita akan menjadi lebih baik, tanpa adanya partisipasi aktif masyarakat dalam melakukan pengawasan. Apalagi resource kami di Bawaslu ini sangat terbatas. Untuk itu, hanya  dengan dukungan luas dari masyarakat, maka peluang untuk mewujudkan Pemilu yang Luber dan Jurdil bisa terwujud,” ujar Rasyidi Bakery.

Dikatakan, masyarakat harus sadar bahwa persoalan pemilu ini, tidak sekedar kegiatan pencoblosoan yang dilakukan secara rutin setiap 5 tahun sekali, tapi yang harus dipahami adalah terwujudnya pemilu yang Jurdil adalah kepentingan bersama sebagai suatu bangsa. Dan partisipasi itu, tidak berhenti setelah pencoblosan.

Seharusnya kata Rasyidi, setelah pencoblosan, masyarakat terus berpartisipasi aktif dengan cara menagih janji-janji dari wakil atau pemimpin yang telah mereka pilih.

“Bikin organisasi atau kelompok penagih janji, agar mereka yang terpilih tidak lupa diri dengan kekuasaan yang mereka punya,” tegasnya.

Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Sulteng Rasyidi Bakery menegaskan bahwa baik buruknya demokrasi akan berimplikasi pada kesejahteraan rakyat kedepannya.

“Demokrasi adalah sesuatu yang berkaitan langsung dengan kepentingan semua masyarakat. Jika kita meyakini bahwa demokrasi adalah sesuatu yang harus berjalan linear dengan peningkatan kesejahteraan rakyat, maka pilihlah wakil-wakil serta pemimpin yang amanah yang mau mengabdi untuk masyakarat dengan jabatan yang dia punya,” ajak Rasyidi.

Hal itu kata Rasyidi, hanya dapat terwujud jika mereka dipilih melalui proses pemilu yang jurdil, karena mereka yang terpilih melalui cara-cara transaksional, maka hal pertama yang akan mereka lakukan setelah terpilih adalah berupaya mengembalikan modal.

“Jadi jangan mimpi demokrasi akan membawa kesejahteraan, jika pemilu masih banyak diwarnai kecurangan,” tegasnya.

Ikut hadir juga sebagai narasumber pada kegiatan ini Ketua KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Tamin yang menyebutkan bahwa KPU Kabupaten Bangkep sangat terbuka bagi ormas yang ingin memberikan saran dan masukan perbaikan kepada KPU.

“Kami dari KPU Kabupaten Banggai Kepulauan, sangat bersyukur dengan adanya kegiatan diskusi ini. Kami sangat berharap melalui kegiatan diskusi ini, teman – teman dapat memberikan saran dan masukkan kepada kami,” ujarnya.

Sebelum sesi diskusi dimulai, menjadi moderator pada kegiatan diskusi itu Anggota Bawaslu Bangkep Indra Guna juga mengenalkan kepada teman-teman dari tokoh masyarakat yang hadir terkait dengan aplikasi komunitas Digital Pengawasan Partisipatif.

Dia menyebutkan dengan adanya aplikasi ini akan sangat membantu kerja-kerja kita dalam mendeteksi serta mencegah pelanggaran-pelanggaran yang berpotensi dapat terjadi pada Pemilu nantinya.

Kegiatan diskusi ini menghadirkan peserta dari berbagai stakeholder diantaranya Pemimpin Redaksi Bangkep Post, Ketua Sinode, Ketua KNPI, Ketua GP Ansor, Ketua MUI, Ketua Aman, Ketua Karang Taruna, Ketua Kawal (Kabupaten Bangkep), Koordinator Presidium KAHMI, Kesbangpol Se-Kabupaten Banggai Kepulauan. ***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.