PALU, WARTASULAWESI.COM – Anggota DPRD Kota Palu Komisi C, Mutmainah Korona, menegaskan pentingnya pembangunan yang terintegrasi antara infrastruktur, lingkungan hidup dalam perencanaan daerah.
Hal itu dia sampaikan dalam Podcast Resonara, Selasa malam (21/04/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Mutmainah mengungkapkan bahwa pada periode keduanya di DPRD, ia memilih berpindah dari Komisi A ke Komisi C guna memperdalam isu-isu strategis yang berkaitan langsung dengan arah pembangunan daerah.
Politisi Partai Nasdem ini menjelaskan bahwa sektor perencanaan memiliki peran sentral karena seluruh kebijakan pembangunan bermuara pada perencanaan yang matang, termasuk melalui peran sejumlah organisasi perangkat daerah seperti Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, perhubungan, hingga pekerjaan umum.
“Fokusnya dalam lingkungan, perencanaan daerah dan lain sebagainya, termasuk perhubungan dan lain sebagainya. Di Komisi C ini memang kalau kita lihat mitra dinasnya tidak terlalu banyak dibandingkan Komisi A. Tapi proses mengurai secara mendalam terkait dengan tugas dan epoksi daripada OPD itu cukup berat juga sih,” ungkap Mutmainah.
“Karena itu berkaitan misalnya Bapeda. Bapeda itu berkaitan dengan perencanaan daerah. Jadi kita harus tahu, sementara muara dari semua pembangunan itu kan di Bapeda,” tambahnya.
Mutmainah menekankan, DPRD memiliki peran strategis sebagai jembatan antara kebutuhan masyarakat dan kebijakan pemerintah melalui tiga fungsi utama, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
Ia menegaskan pentingnya memastikan kebijakan dan anggaran benar-benar berpihak pada masyarakat, terutama kelompok rentan.
Di luar tugas formal, ia juga menghadirkan inovasi berbasis komunitas melalui program Teras Bermakna. Program ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk berdiskusi, berbagi inspirasi, serta meningkatkan kapasitas melalui pelatihan usaha, literasi digital, hingga solusi alternatif seperti pemanfaatan limbah menjadi energi briket.
“Teras Bermakna ini menjadi ruang aspirasi. Saya ingin ada aktivitas nyata, tempat berkumpul ibu-ibu dan anak muda untuk berbagi cerita inspiratif dan memperkuat kapasitas, termasuk bagaimana membangun usaha yang baik,” jelasnya.
Mutmainah juga menyoroti rendahnya kesadaran politik masyarakat yang dinilainya masih menjadi tantangan serius. Ia menyebut banyak masyarakat belum mampu mengaitkan persoalan sehari-hari dengan kebijakan politik.
“Tantangannya adalah sebetulnya pendidikan politik memang masih lemah,” urainya.
Selain itu, ia menilai keterlibatan generasi muda, khususnya Gen Z, dalam diskursus publik masih minim.
Rendahnya budaya literasi serta dominasi konten hiburan digital dinilai menjadi hambatan dalam membangun kesadaran kritis.
Dalam konteks kebijakan daerah, ia menyebut Kota Palu telah memiliki sejumlah regulasi progresif, mulai dari perlindungan disabilitas, hak anak, bantuan hukum, hingga konsep kota hijau.
Ia juga mengapresiasi langkah pemerintah kota yang semakin inklusif, seperti penyediaan penerjemah bahasa isyarat dalam kegiatan resmi.
Tak hanya itu, Mutmainah menekankan pentingnya pendidikan kebencanaan berbasis kearifan lokal, mengingat karakteristik bencana di Palu seperti tsunami dan likuefaksi memiliki pola khas yang perlu dipahami masyarakat.
Menutup diskusi, dalam momentum peringatan Hari Kartini, Mutmainah mengingatkan pentingnya pendidikan dan literasi sebagai fondasi utama bagi generasi muda, khususnya perempuan, dalam mengambil peran di ruang publik.
“Belajar itu kalau saya tidak akan pernah habis, selama kita masih dikasih umur kita akan tetap terus belajar,” pungkasnya.
Ia menegaskan bahwa pendidikan tidak hanya diperoleh melalui jalur formal, tetapi juga dari pengalaman, diskusi, dan keterlibatan sosial.
Literasi yang kuat, menurutnya, akan membentuk cara berpikir serta kemampuan berkontribusi dalam pembangunan masyarakat. ***
