Jalan Panjang Konflik Pertambangan Emas di Poboya, Solusi Permanen Jadi Pilihan Satu – Satunya

oleh -
oleh
Pertambangan Emas di Poboya
Tenaga Ahli Gubernur Muhammad Ridha Saleh bersama Kepala Komnas HAM Perwakilan Sulteng Dedi Askary saat memaparkan kondisi di Poboya kepada wartawan di Kantor Komnas HAM Perwakilan Sulteng, Kamis (27/10/2022). FOTO : WARTASULAWESI.COM/MAHFUL

Konflik pertambangan emas di Kelurahan Poboya antara Masyarakat Adat Poboya dengan PT. Citra Palu Minerals (PT. CPM) bersama PT. Adijaya Karya Makmur (PT. AKM) sebagai kontraktor PT CPM telah berlangsung lama dan berlarut – larut, sehingga pihak satu – satunya untuk mengakhiri konflik itu adalah solusi permanen.

Oleh : Mahful Haruna

Penyelesaian konflik pertambangan emas di Poboya, tidak bisa lagi hanya dilakukan secara parsial atau setengah – setengah, tapi sudah harus permanen sehingga konflik antara perusahaan yakni PT CPM dengan masyarakat lingkar tambang khususnya masyarakat Poboya terjadi lagi.

Sudah saatnya, investasi yang dilakukan PT CPM bersama PT AKM melahirkan kesejahteraan kepada masyarakat Poboya sebagai penghuni pertama lokasi pertambangan itu. Sebab jauh sebelum hadirnya PT CPM dan PT AKM, masyarakat Poboya sudah bermukim ditempat itu puluhan tahun sebelumnya.

Sungguh sangat ironis memang, jika kehadiran PT CPM bersama PT AKM, justru membuat masyarakat setempat termarginalkan atau bahkan terusir dan jadi penonton atas hasil kekayaan alam yang telah mereka diami selama bertahun – tahun.

PT CPM sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) kontrak karya seluas 37 ribu hektar, sudah saatnya juga memikirkan kesejahteraan dan kelangsungan ekonomi masyarakat sekitar perusahaan.

LEMBAGA ADAT KLAIM PT. CPM BERAKTIVITAS DI TANAH ULAYAT

Salah satu sumber pemicu terjadinya konflik masyarakat dengan PT CPM yakni adanya klaim dari Lembaga Adat Poboya bahwa PT CPM telah melakukan aktivitas di tanah ulayat tanpa izin dari Lambaga Adat Poboya.

Olehnya, Lembaga Adat Poboya bersama masyarakat Poboya melakukan unjuk rasa ke Kantor Gubernur Sulteng pada tanggal 6 Juni 2022 lalu untuk meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng mencari solusi terkait pertambangan emas di Poboya antara PT CPM bersama PT AKM dengan masyarakat Poboya.

Kehadiran Lembaga Adat Poboya bersama masyarakat itu, diterima Kepala Sub Bagian Pertambangan Biro Perekonomian Sulteng Fadli Godal didampingi Tenaga Ahli Gubernur Muhammad Ridha Saleh.

Setelah dilakukan negosiasi, akhirnya dilakukan pertemuan saat itu juga dengan menghadirkan pihak PT. CPM yang diwakili Amran Amir, PT. AKM diwakili Musliman, Lurah Poboya Sri Rahayu, Ketua Lembaga Adat Poboya Moh. Jafar, serta Kepala Sub bagian Pertambangan dari Biro Perekonomian Sekdaprov Sulteng Fadil Godal.

Dalam pertemuan itu lahirlah lima poin kesepakatan yakni; Pertama, bahwa wilayah yang akan dikelolah secara khusus atau otonom oleh masyarakat dalam konsensi tambang PT. CPM belum dapat dipenuhi mengingat hal tersebut berkaitan dengan kebijakan, kompetensi dan profesionalitas pengelolaan serta sistim pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu hal yang menyangkut sistem tersebut terus menerus akan didiskusikan dalam forum mediasi selanjutnya.

Dua, bahwa PT. CPM akan menyediakan lahan perendaman beserta materialnya untuk dikelolah oleh masing-masing satu koperasi yang dibentuk oleh masyarakat sebanyak dua kolam. Untuk satu kolam tambahan yang diusulkan oleh koperasi Poboya akan dipertimbangkan oleh pihak PT. CPM yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Tiga, bahwa PT. CPM akan menyediakan suatu tempat dan material untuk dimanfaatkan oleh penambang kecil disekitar areal yang sesuai dengan Peaturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Empat, bahwa sambil menunggu operasional koperasi atau mengisi masa transisi masyarakat dan PT. CPM bersama sama akan menempuh langkah atau mengkomunikasikan hal tersebut kepada pihak terkait seperti Gubernur Sulteng, Polda Sulteng untuk dapat difasilitasi penyelesainya kepada pihak Kementerian Sumber Daya Mineral RI selambat lambatnya setelah gubernur dan pihak kepolisian berkomunikasi dengan pihak Kementerian ESDM RI

Lima, kesepakatan ini dapat berubah apabila ada keputusan terbaru dari hasil koordinasi kepada pihak Kementerian ESDM RI dan akan disampaikan kepada semua unsur yang terkait.

Tenaga Ahli Gubernur Ridha Saleh, saat menyampaikan perkembangan terkini kondisi di Poboya di kantor Komnas HAM Perwakilan Sulteng, Kamis (27/10/2022) menyampaikan, kesepakatan tanggal 6 Juni 2022 khususnya poin tiga dipenuhi pihak PT CPM dengan menyediakan tempat dan material untuk para penambang disekitar lokasi PT CPM sesuai permintaan masyarakat.

Namun terkait permintaan untuk kolam perendaman, belum bisa dipenuhi karena masih harus dikaji sesuai dengan perundang – undangan.

“Informasi yang kami dapatkan di masyarakat, banyak penambang mengeluh karena material yang disediakan pihak PT CPM kualitasnya kurang baik dan tidak cocok untuk tromol, sehingga mereka tetap meminta kolam perendaman,” ujar Ridha Saleh.

LEMBAGA ADAT BERSAMA PT. CPM DAN PT. AKM SEPAKAT HENTIKAN AKTIVITAS DI VATEMPA

Dalam situasi dan kondisi yang belum ada kesepakatan lanjutan, mulai muncul lagi riak – riak sehingga dilakukan lagi pertemuan pada tanggal 5 Agustus 2022 yang dihadiri PT CPM diwakili Amran Amir, pihak PT AKM diwakili Cepi dan Ketua Lembaga Adat Poboya Moh. Jafar.

Dalam pertemuan itu disepakati aktivitas PT AKM di wilayah vatutempa dihentikan sementara sempai menunggu pembicaraan selanjutnya. Namun Lambaga Adat Poboya menilai, PT CPM dan PT AKM tidak komitmen dengan kesepakatan itu karena masih melakukan aktivitas di wilayah vatutempa.

Lambaga Adat Poboya lalu mengeluarkan somasi kepada PT CPM dan PT AKM pada tanggal 23 Agustus 2022. Surat somasi yang ditandatangan Ketua Lembaga Adat Moh. Jafar dan Masyarakat Adat Poboya Fofyar itu juga ditembuskan kepada Komnas HAM Perwakilan Sulteng.

Dalam somasi itu, Lembaga Adat Poboya bersama masyarakat berdalih bahwa lokasi yang saat ini dikelolah oleh PT CPM dan PT. AKM seperti di Vatutempa, Salupotaedo (wilayah tambang lama), Bulumesule, Barako dan Ranodea merupakan tanah ulayat di Wilayah Kelurahan Poboya.

Semua lokasi itu, merupakan tanah ulayat di Wilayah Kelurahan Poboya yang sudah dikuasai Masyarakat Adat Poboya selama turun temurun dan tidak pernah ada pihak lain yang meragukan penguasaan tanah tersebut olah Masyarakat Adat Poboya.

Pihak PT. CPM dan PT. AKM telah melakukan aktivitas pertambangan di wilayah tanah ulayat tanpa adanya izin dari pihak Masyarakat Adat Poboya atau Lembaga Adat Poboya. Bahkan pihak PT. CPM dan PT. AKM tidak pernah memberikan kompensasi atas aktivitas pertambangan yang dilakukan kepada Masyarakat Adat Poboya atau Lembaga Adat Poboya.

Atas dasar itu, maka Lembaga Adat Poboya memberikan peringatakan kepada PT CPM dan PT AKM yakni; Pertama, meminta PT CPM maupun PT AKM untuk menghentikan aktivitas perusahaan sebagaimana yang tertuang dalam berita acara tertanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan adanya perundingan antara Masyarakat Adat Poboya dan Lembaga Adat Poboya dengan pihak PT CPM dan PT AKM guna menumukan solusi kompensasi dan penyelesaian wilayah pertambangan di wilayah tanah Masyarakat Adat Poboya.

Kedua, kami masih mempertimbangan kiranya ada itikad baik dari PT CPM dan PT AKM untuk mengindahkan isi somasi ini. Oleh karenanya, apabila dalam waktu 3 x 24 jam sejak diterima somasi ini, PT CPM dan PT AKM tidak mengindahkan somasi ini, maka kami akan melakukan tindakan yang dirasa perlu untuk mempertahankan ha katas tana Masyarakat Adat Poboya di wilayah Vatutempa maupun tanah ulayat di wilayah kelurahan Poboya.

Tiga, adapun jika PT CPM dan PT AKM beritikad baik untuk melakukan perundingan dengan Masyarakat Adat Poboya dan Lambaga Adat Poboya guna membahas kompensasi serta penyelesaian wilayah pertambangan di wilayah tanah Masyarakat Adat Poboya, maka dapat dating langsung ke secretariat kami di Jalan Pue Salanga Kelurahan Poboya.   

KOMNASHAM PERWAKILAN SULTENG UNDANG SEMUA PIHAK

Setelah mendapat tembusan somasi dari Lambaga Adat Poboya itu, Komnas HAM Perwakilan Sulteng lalu mengundang semua pihak yakni Pemerintah Provinsi Sulteng, Presiden Direktur PT CPM, Ketua Lembaga Adat Poboya dan Masyarakat Adat Poboya untuk membahas dan mencari solusi Bersama atas konflik pertambangan di Poboya itu.

Pertemuan itu dilaksanakan pada Rabu, 28 September 2022 di Kantor Komnas HAM Perwakilan Sulteng yang dihadiri Ketua Komnas HAM Perwakilan Sulteng Dedi Askary, TA Gubernur Muhammad Ridha Saleh, Ketua Lembaga Adat Poboya Moh. Jafar, Kuasa Hukum Lembaga Adat Poboya Agussalim, Tokoh Masyarakat Poboya Idiljan Djanggola, serta beberapa pihak terkait dari PT CPM dan AKM.

Pertemuan ini lalu menghasilkan beberapa kesepakatan diantaranya; Pertama, bahwa kedua belah pihak antara PT. CPM dan Lembaga Adat Poboya tetap konsisten pada kesepakatan yang disepakati pada tanggal 6 Juni 2022 di Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah. Oleh karena itu, Pemprov dan Komnas HAM Perwakilan Sulawesi Tengah segera melaksanakan pertemuan memediasi kerangka pengelolaan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Kedua, bahwa dalam rangka mempercepat pelaksanaan kegiatan yang disebut dalam poin satu, kedua belah pihak terus menjaga komunikasi dan situasi yang harmonis di wilayah area Konsesi PT. CPM dan Wilayah Masyarakat Adat Poboya.

Tiga, bahwa dalam hal terkait pengelolaan yang akan diusulkan dan diperjuangkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terhadap Hak Kelola dan/atau Pengelolaan oleh masyarakat, Lembaga Adat Poboya terlebih dahulu mengajukan permohonan wilayah yang akan dikelola, sebaliknya pihak PT. CPM akan mengajukan wilayah yang akan dikelola untuk masyarakat melalui mekanisme internal perusahaan.

Empat, bahwa dalam hal memenuhi kebutuhan jangka pendek yang menjadi kebutuhan pekerja tambang masyarakat, kedua belah pihak sepaka untuk segera melakukan komunikasi dan melaksakan kesepakatan.

Lima, bahwa dalam hal menjad komunikasi dan kondusifitas diantara kedua belah pihak serta wilayah masyarakat sekitar, para pihak dianjurkan pada saat mengambil keputusan menyangkut hak kelola, terlebih dahulu dikomunikasikan melalui Pemerintah Provinsi Sulteng dan Komnas HAM Perwakilan Sulteng.

TERJADI INSIDEN PENYERANGAN KANTOR PT AKM

Sementara dalam proses negosiasi yang difasilitasi Pemprov Sultang dan Komnas HAM Perwakilan Sulteng, terjadi insiden dimana direktur PT AKM Musliman tuding telah melecehkan Lembaga Adat Poboya karena tidak mengakui adanya tanah adat dan juga dituding tidak mengakui adanya Raja di Sulteng.

Atas perbuatannya itu, Musliman lalu dikenai sanksi adat givu berupa 7 ekor kerbau.

“Pagi nya pihak PT AKM kena sanksi givu 7 ekor kerbau, sore nya terjadi penyerangan kantor PT AKM pada tanggal 18 September 2022 lalu,” ujar Ridha Saleh.

Terhadap penyerangan kantor PT AKM itu, pihak kepolisian lalu mengambil tindakan penegakkan hukum dengan memeriksa pihak – pihak terkait yang terlibat dalam aksi penyerangan itu.

Akibat penyerangan atas kantor PT AKM, pihak kepolisian menghentikan semua aktivitas pertambangan yang dilakukan masyarakat di wilayah izin kontrak karya milik PT CPM termasuk di wilayah tanah Masyarakat Adat Poboya.

Pengentian aktivitas penambangan ini, memicu riak – riak yang hingga kini terus terjadi di wilayah Kelurahan Poboya.

PEMPROV DAN KOMNAS HAM UPAYAKAN SOLUSI PERMANEN

Pemprov Sulteng bersama Komnas HAM Perwakilan Sulteng, kini masih terus mengupayakan solusi permanen terhadap permasalahan tambang emas di Kelurahan Poboya antara PT CPM sebagai pemegang izin kontra karya dengan masyarakat sekitar lingkar tambang.

Komitmen Pemprov Sulteng dalam mengupayakan solusi permanen atas konflik pertambangan di Poboya itu, disampaikan Tenaga Ahli Gubernur Muhammad Ridha Saleh kepada wartawan di Kantor Komnas HAM Perwakilan Sulteng, Kamis (27/10/2022).

Ridha Saleh hadir menemui para wartawan, mewakili Gubernur Sulteng H. Rusdy Mastura yang tidak sempat hadir.

Dalam kesempatan itu, Ridha Saleh memaparkan secara gamblang kondisi pertambangan emas sesungguhnya yang terjadi di Poboya.

Menurutnya, ada beberapa pihak yang terlibat dalam pertambangan emas di Poboya itu selain PT CPM sebagai pemegang izin kontrak karya dan PT Adijaya Karya Makmur (PT. AKM) sebagai kontraktor atau pihak ketiga dari PT CPM.

“Jadi, di Poboya itu ada pihak lain selain CPM dan AKM yakni; disana ada kartel, ada Lembaga adat, ada buruh, ada masyarakat dan ada pemodal. Semua pihak itu, yang saat ini berkepentingan dan menggerakkan ekonomi masyarakat disana,” ujar Ridha Saleh.

Kehadiran PT CPM dan PT AKM, membuat beberapa pihak terancam keberadaannya karena aktivitas mereka termasuk kategori elegal, sebab tidak memiliki izin pertambangan. Izin pengelolaan emas di Poboya itu, hanya dimilik PT CPM  sehingga munculah riak – riak di masyarakat.

Namun dengan alasan untuk hidup dan ancaman kehilangan pekerjaan, masyarakat Poboya kemudian menggelar unjuk rasa ke kantor Gubernur Sulteng meminta jalan keluar terhadap keberlangsungan pekerjaan dan kehidupan ekonomi mereka.

“Bapak Gubernur sudah mengupayakan agar pihak PT CPM, mengeluarkan 25 hektar lahan untuk masyarakat penambang di Poboya. Informasi terakhir, pihak PT CPM sudah bersediah mengeluarkan 25 hektar itu sesuai permintaan masyarakat,” kata Ridha Saleh.

Mantan Komisioner Komnas HAM RI ini berharap, dalam suasana perindungan ini kiranya semua pihak bisa menahan diri dan bersabar karena Pemprov Sulteng sedang mengupayakan solusi permanen terhadap konflik pertembangan di wilayah Poboya itu.

“Percayakan hal ini kepada bapak gubernur, karena saat ini lagi diupayakan solusi permanen agar tidak ada lagi konflik antara perusahaan dan masyarakat, agar investasi bisa jalan dan masyarakat juga bisa hidup tenang dan sejahtera,” tandasnya. ***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.