JAKARTA, WARTASULAWESI.COM – Indikator Politik Indonesia melakukan survei opini public khususnya terhadap kepercayaan public atas penegakkan hukum di Indonesia yang dilakukan oleh tiga lembaga penegakkan hukum yaitu Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung).
Servei dilakukan dari tanggal 11 – 17 Agustus 2022 dengan jumlah responden sebanyak 1229 responden yang berhasil diwawancara secara langsung melalui telepon dengan usia 17 tahun ke atas di 34 provinsi di Indonesia.
“Pemilihan sampel dilakukan melalui metode random digit dialing (RDD) yakni, teknik memilih sampel melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak,” ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi saat memaparkan hasil survei belum lama ini.
Dikatakan, Dengan teknik RDD sampel sebanyak 1229 responden, dipilih melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak, validasi dan screening dengan margin of error survei diperkirakan kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen, asumsi simple random sampling.
Wawancara dengan responden, dilakukan lewat telepon oleh pewawancara yang dilatih.
Pada pertanyaan bagaimana bapak/ibu melihat keadaan penegakkan hukum di Indonesia, lebih banyak yang menilai kondisi penegakan hukum di negara kita saat ini buruk/sangat buruk yakni mencapai 37.7 persen, dibanding yang menilai baik/sangat baik sebanyak 29.5 persen.
Dengan hasil survei ini, persepsi positif terhadap penegakkan hukum menunjukkan tren penurunan yang cukup tajam sepanjang tahun 2022 yakni sekitar 14-15 persen. Sebaliknya, persepsi negatif menunjukan tren peningkatan dengan kisaran kurang lebih 14 – 16 persen.
Sementara pada pertayaan terhadap kepercayaan kepada lembaga penegakkan hukum meliputi Polri, KPK dan Kejaksaan Agung; tingkat kepercayaan publik paling tinggi yakni kepada lembaga Kejaksaan Agung yang mencapai 63,4 persen, kemudian KPK 58,8 persen dan Polri 54,2 persen.
“Dibanding temuan sebelumnya, kepercayaan terhadap tiga Lembaga penegak hukum di atas, secara umum menunjukkan tren penurunan. Namun demikian, terhadap Kejaksaan Agung terindikasi mengalami perbaikan, sementara KPK masih tampak kesulitan meningkatkan kepercayaan publik, dan terhadap kepolisian tren penurunan masih terus terjadi,” tandasnya. ***
