PALU, WARTASULAWESI.COM – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, mengajak seluruh perguruan tinggi menjadi mitra strategis Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mempercepat terwujudnya visi Sulteng Nambaso melalui riset, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat.
Ajakan tersebut disampaikan Anwar saat menjadi pembicara pada Kuliah Tamu bertema “Kampus Berdampak untuk Sulteng Nambaso: Inovasi, Riset, dan Pengabdian dalam Mendukung Transformasi Daerah” di Aula Fakultas Kedokteran Universitas Alkhairaat (UNISA) Palu.
Kegiatan itu dihadiri Rektor Universitas Alkhairaat, Dr. Muhammad Yasin, M.P., para dosen, mahasiswa, serta sivitas akademika.
Dalam paparannya, Anwar menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia menjadi fondasi utama kemajuan Sulawesi Tengah.
Menurutnya, pembangunan tidak cukup hanya mengandalkan infrastruktur, tetapi harus dimulai dari peningkatan kualitas manusia.
“Sulawesi Tengah hanya akan menjadi daerah yang besar jika memiliki sumber daya manusia yang hebat,” tegas Anwar.
Ia menjelaskan, lahirnya visi Sulteng Nambaso berangkat dari hasil kajian terhadap kondisi pendidikan di Sulawesi Tengah. Pemerintah menemukan sekitar 50 persen lulusan SMP tidak melanjutkan ke SMA, sementara sekitar 50 persen lulusan SMA juga tidak mampu melanjutkan ke perguruan tinggi. Setiap tahun terdapat sekitar 12 ribu lulusan SMA yang menghadapi kondisi tersebut.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka harapan lama sekolah masyarakat Sulawesi Tengah juga baru mencapai sekitar sembilan tahun atau setara jenjang SMP.
Menurut Anwar, persoalan tersebut bukan disebabkan rendahnya minat belajar, melainkan keterbatasan ekonomi keluarga.
“Kami telusuri penyebabnya. Kami bertanya langsung kepada masyarakat mengapa anak-anak mereka tidak melanjutkan sekolah. Jawaban yang paling dominan adalah karena biaya pendidikan,” katanya.
Dari hasil kajian itu lahirlah konsep Nambaso yang dimaknai sebagai Anak Miskin Bisa Sekolah. Filosofi tersebut kemudian berkembang menjadi visi besar pembangunan daerah yang menempatkan peningkatan kualitas SDM sebagai prioritas utama.
Untuk mewujudkannya, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menjalankan sembilan program prioritas yang dikenal sebagai 9 Berani atau Bersama Anwar-Reny.
Anwar mengatakan, program tersebut disusun untuk menjawab berbagai persoalan mendasar daerah, mulai dari kemiskinan, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan hingga pembangunan infrastruktur.
Di bidang pendidikan, melalui Program Berani Cerdas, pemerintah menargetkan peningkatan rata-rata lama sekolah dari sembilan tahun menjadi 12 tahun. Berbagai bantuan pendidikan disiapkan mulai dari dukungan bagi SMA dan SMK, mahasiswa, hingga Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) agar sekolah tidak lagi membebani orang tua dengan berbagai pungutan.
“Saya punya keyakinan, Sulawesi Tengah hanya akan maju jika pendidikannya maju,” ujarnya.
Di sektor kesehatan, Program Berani Sehat memungkinkan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan menggunakan KTP sesuai mekanisme yang berlaku. Sepanjang tahun 2025, tercatat sekitar 183 ribu warga telah memanfaatkan program tersebut.
Selain itu, pemerintah juga menjalankan Berani Lancar untuk percepatan pembangunan jalan provinsi, Berani Menyala guna memperluas akses listrik hingga desa terpencil, Berani Bergerak melalui penyediaan internet satelit Starlink di wilayah blank spot, Berani Panen Raya untuk meningkatkan produktivitas pertanian, Berani Tangkap bagi nelayan, serta Berani Berkah yang mengedepankan tata kelola pemerintahan berlandaskan nilai spiritual dan kearifan lokal.
“Saya meyakini keberkahan akan hadir jika pemerintahan dibangun di atas nilai-nilai spiritual dan kearifan lokal,” katanya.
Menutup kuliah tamu tersebut, Anwar mengajak seluruh perguruan tinggi mengambil peran lebih besar dalam pembangunan daerah dengan menjadikan desa sebagai laboratorium pengabdian dan riset.
Ia mengusulkan agar setiap kampus memiliki desa binaan serta mengarahkan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) untuk melakukan pemetaan kebutuhan masyarakat secara langsung dari rumah ke rumah.
Menurutnya, mahasiswa tidak lagi hanya berfokus pada pembangunan fisik yang bersifat sementara, tetapi menghasilkan riset yang dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan pemerintah.
“Mahasiswa harus hadir mendengar langsung kebutuhan masyarakat. Dari situlah lahir rekomendasi yang benar-benar dibutuhkan daerah,” pungkasnya. ***
