PALU, WARTASULAWESI.COM – DPRD Sulteng mengikuti Pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) dan Forum Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 digelar di Kantor Bappeda Sulteng, Rabu (9/4/2025).
Wakil Ketua I DPRD Provinsi Sulteng Aristan S.Pt hadir bersama para ketua komisi DPRD lainnya untuk memperkuat sinergi perencanaan pembangunan.
Rapat ini dibuka oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dr. Reny A. Lamadjido, dan dihadiri oleh berbagai pihak diantaranya Sekdaprov Sulteng Dra. Novalina MM, Kepala Bappeda Sulteng Dr. Ir. Christina Shandra Tobondo MT, Sekretaris DPRD Provinsi Sulteng Siti Rachmi Amir Singi S.Sos M.Si, serta para kepala OPD dan Bappeda kabupaten/kota se-Sulteng.
Hadir pula secara virtual Kepala Satuan Tugas Wilayah IV KPK RI Andi Purwana dan tim Korsupgah KPK RI.
Wakil Gubernur dalam sambutannya menegaskan bahwa kegiatan Rakortekrenbang dan Forum Perangkat Daerah ini bertujuan untuk menjamin keselarasan sasaran indikator makro serta urusan pemerintah daerah.
Proses ini dilakukan melalui pembahasan desk antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota se-Sulteng.
“Sinergitas dan keselarasan antara kebijakan pusat dan daerah menjadi fokus utama, terutama dalam penyusunan RPJMD 2025-2029 dan RKPD 2026,” ujar dr. Reny A. Lamadjido.
Wagub juga menegaskan pentingnya mengintegrasikan trisula pembangunan nasional ke dalam kebijakan pembangunan daerah.
Trisula tersebut meliputi: pertumbuhan ekonomi tinggi yang berkelanjutan, penurunan angka kemiskinan, serta pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.
Berdasarkan arah ini, tema pembangunan dalam rancangan RKPD Provinsi Sulteng Tahun 2026 adalah “Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Industri untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif.”
Wakil Ketua I DPRD Provinsi Sulteng Aristan S.Pt menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini.
Menurutnya, Rakortekrenbang adalah forum strategis dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan yang lebih terarah, tepat sasaran, dan sinkron antar sektor serta wilayah.
“Kami berharap hasil Rakortekrenbang ini menjadi pedoman utama dalam menyusun rencana pembangunan. Selain itu, aspirasi masyarakat yang diserap melalui reses dan rapat dengar pendapat harus bisa diakomodir dalam program pemerintah daerah,” tegas Aristan.
Ia juga menambahkan bahwa pokok-pokok pikiran DPRD merupakan bagian penting yang bisa memperkuat sinergi antara legislatif dan eksekutif, guna menghasilkan kebijakan pembangunan yang memberikan dampak nyata terhadap pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Senada dengan hal tersebut, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Sulteng Dr. Ir. Bhartolomeus Tandigala SH CES, Ketua Komisi II yang diwakili oleh Wakil Ketua I Komisi II Sonny Tandra ST, Ketua Komisi III Hj. Arnila H. Moh. Ali SE MM, serta Ketua Komisi IV H. Moh. Hidayat Pakamundi SE juga turut menyampaikan masukan strategis.
Mereka menekankan pentingnya sinkronisasi antara RPJMD dan RKPD Provinsi dengan kerangka RPJM Nasional agar arah kebijakan pembangunan bisa berjalan harmonis.
Selain memberikan masukan, para ketua komisi juga menyampaikan saran serta kritik konstruktif agar perencanaan pembangunan bisa menyentuh kebutuhan riil masyarakat.
Rangkaian kegiatan Rakortekrenbang dan Forum Perangkat Daerah ini diharapkan mampu menghasilkan rumusan kebijakan yang efektif, terintegrasi, serta berpihak pada pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah. ***
