PALU, WARTASULAWESI.COM – Anggota DPRD Kota Palu, H. Nanang, menyatakan dukungan penuh terhadap program Palu Mandiri, Adaptif dan Stabilitas Pangan (Palu Mapan) yang digagas Pemerintah Kota Palu sebagai upaya mengendalikan inflasi sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat.
Politisi PKB itu menilai program pemanfaatan lahan tidur menjadi lahan produktif merupakan langkah strategis yang dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat apabila dibarengi dengan pembinaan dan pendampingan yang berkelanjutan dari pemerintah.
Menurut H. Nanang, salah satu potensi besar yang bisa dioptimalkan adalah lahan berstatus Hak Guna Bangunan (HGB) yang selama ini terlantar dan tidak dimanfaatkan oleh pemegang haknya.
“Berdasarkan data DPRD Kota Palu, luas lahan berstatus HGB di wilayah ini diperkirakan mencapai sekitar 40 ribu hektare dan sebagian besar tidak dimanfaatkan. Ini menjadi potensi besar yang harus dioptimalkan pemerintah dengan melibatkan masyarakat,” ujarnya di Palu.
Sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Palu, H. Nanang menegaskan siap memberikan dukungan terhadap penganggaran program tersebut selama benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Pada intinya saya sangat mendukung program ini. Sambil menunggu masa aktif izin HGB berakhir, pemerintah sebaiknya tidak lagi memperpanjang izin tersebut dan lebih memprioritaskan pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat,” katanya.
Program Palu Mapan sendiri menjadi salah satu program unggulan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Palu tahun 2026. Program ini dirancang untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan kosong menjadi kawasan pertanian produktif yang dikelola bersama masyarakat.
Sekretaris Daerah Kota Palu, Irmayanti Petalolo, menjelaskan bahwa program tersebut akan melibatkan pemilik lahan dan masyarakat di masing-masing wilayah guna meningkatkan produksi komoditas pangan strategis.
“Mapan adalah program unggulan TPID 2026 yang memanfaatkan lahan tidur atau lahan kosong untuk bertani dengan melibatkan masyarakat dan pemilik lahan,” jelas Irmayanti.
Ia mengatakan lahan yang selama ini tidak produktif akan ditanami berbagai komoditas hortikultura dan tanaman pangan seperti cabai serta bawang merah yang kerap menjadi penyumbang inflasi di Kota Palu.
Selain menjaga ketersediaan pangan, program ini diharapkan mampu menekan laju inflasi, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, sekaligus membuka peluang peningkatan pendapatan bagi masyarakat.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan inflasi tahunan Kota Palu pada Februari 2026 mencapai 5,22 persen, meningkat dibandingkan Januari 2026 yang berada di angka 4,35 persen. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pentingnya penguatan sektor pangan melalui pemanfaatan lahan tidur secara optimal. ***
