Diduga Salah Diagnosis Saat MCU, Calon Karyawan PT IMIP Lapor Polisi

oleh -33 views
oleh
file 000000003e50820ba75a3a31e8e575d7

MOROWALI, WARTASULAWESI.COM – Proses pemeriksaan kesehatan atau Medical Check Up (MCU) calon karyawan di lingkungan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) kembali menjadi sorotan. Seorang calon karyawan berinisial SN alias Sansan mengaku mengalami kerugian secara mental dan trauma psikologis setelah dinyatakan tidak lolos MCU di Klinik IMIP.

Sansan menduga hasil pemeriksaan kesehatan yang dikeluarkan Klinik IMIP pada 28 Mei 2026 tidak sesuai dengan kondisi kesehatannya. Ia mengaku didiagnosis dokter dengan penyakit menular sehingga dinyatakan tidak lolos dalam proses penerimaan calon karyawan PT IMIP.

Klinik IMIP yang berada di Kecamatan Bahodopi disebut merupakan fasilitas kesehatan yang dikelola PT Kupi sebagai subkontraktor yang bekerja sama dengan PT IMIP dalam pelayanan kesehatan, termasuk proses MCU bagi calon karyawan.

Sansan, seorang ibu tunggal dengan dua anak asal Singkawang, Kalimantan Barat, sebelumnya datang ke Morowali dengan harapan memperoleh pekerjaan layak demi menghidupi keluarganya.

Ia mengikuti proses rekrutmen PT IMIP melalui media sosial dan komunikasi WhatsApp yang mengatasnamakan Eternal Tsingshan Morowali. Setelah mengikuti tahapan penerimaan sesuai prosedur, Sansan kemudian menjalani MCU di Klinik IMIP.

Namun, hasil pemeriksaan tersebut membuatnya dinyatakan tidak lolos.
Merasa tidak yakin dengan hasil pemeriksaan itu, Sansan kemudian melakukan pemeriksaan kesehatan secara mandiri di Klinik Maxima, Bahodopi, pada 29 Mei 2026. Hasil pemeriksaan yang diterimanya pada 30 Mei 2026 menyatakan negatif.

Untuk memastikan kondisi kesehatannya, Sansan kembali menjalani pemeriksaan di Klinik Prodia pada 4 Juni 2026. Hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan hasil nonreaktif dengan nilai rujukan nonreaktif.

Pada hari yang sama, pemeriksaan juga dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Kendari. Hasil pemeriksaan VDRL tercatat nonreaktif dan TPHA negatif.
Perbedaan hasil pemeriksaan inilah yang kemudian dipersoalkan Sansan.

Ia mempertanyakan dasar pemeriksaan dan diagnosis yang diberikan Klinik IMIP hingga dirinya dinyatakan tidak lolos dalam proses penerimaan karyawan.

Menurut Sansan, persoalan tersebut tidak hanya berdampak terhadap peluangnya mendapatkan pekerjaan, tetapi juga menimbulkan tekanan mental karena dirinya merasa mendapat stigma akibat disebut memiliki penyakit menular.

Ia bahkan mengaku khawatir hasil MCU tersebut berdampak terhadap kesempatan dirinya untuk kembali mengikuti proses penerimaan karyawan di lingkungan PT IMIP.

“Ini bukan hanya soal saya tidak diterima bekerja. Nama baik dan kondisi mental saya juga terdampak. Saya ingin ada kejelasan bagaimana hasil pemeriksaan itu bisa berbeda dengan hasil pemeriksaan di beberapa fasilitas kesehatan lainnya,” ujar Sansan.

Demi mendapatkan kejelasan sekaligus memulihkan nama baiknya, Sansan kemudian melaporkan persoalan tersebut ke Polsek Bahodopi.

Laporan itu tercatat dengan nomor SPTL/947/VIII/2026/Res Morowali/Sek BHSP, tertanggal 19 Agustus 2026, terkait dugaan tindak pidana pencemaran nama baik.

Dalam perkara tersebut, Sansan mendapat pendampingan dan pengawalan dari FSPIM_KPBI.

Sansan berharap proses hukum dapat memberikan keadilan sekaligus membuka secara terang bagaimana proses pemeriksaan MCU terhadap dirinya dilakukan.

“Saya hanya ingin kebenaran dibuka. Kalau memang hasil pemeriksaan Klinik IMIP benar, saya ingin tahu dasar dan hasil pemeriksaannya. Tetapi kalau ternyata ada kesalahan, saya berharap ada pertanggungjawaban dan pemulihan nama baik saya,” tegasnya.

Sorotan juga diarahkan kepada PT IMIP sebagai pihak yang bekerja sama dengan fasilitas kesehatan dalam proses MCU calon karyawan.

Transparansi mekanisme pemeriksaan, standar diagnosis, serta prosedur apabila calon karyawan keberatan terhadap hasil MCU menjadi hal penting untuk dijelaskan kepada publik.

Terlebih, hasil MCU dapat menentukan nasib seseorang dalam memperoleh pekerjaan. Karena itu, akurasi, transparansi, dan akuntabilitas pemeriksaan kesehatan semestinya menjadi prinsip utama yang tidak boleh diabaikan.

Hingga berita ini diturunkan, dugaan tersebut masih menjadi laporan dan pengaduan dari pihak Sansan serta memerlukan klarifikasi dan pembuktian lebih lanjut melalui proses hukum.
Media ini membuka ruang bagi pihak Klinik IMIP, PT Kupi maupun manajemen PT IMIP untuk memberikan penjelasan dan hak jawab terkait persoalan tersebut. ***