PALU, WARTASULAWESI.COM – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berharap Badan Bank Tanah dapat menjadi solusi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan pertanahan yang sering kali berujung pada konflik.
Harapan ini disampaikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra, Dr. Fahrudin, S.Sos., M.Si, saat membacakan sambutan Gubernur Sulteng, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si, sekaligus membuka Sosialisasi Badan Bank Tanah di Hotel BW Coco, Kamis (6/3/2025).
“Semoga dapat membangun kolaborasi dan sinergitas bagi kepentingan masyarakat serta meminimalisir konflik-konflik agraria supaya tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban,” ujar Dr. Fahrudin.
Sosialisasi ini diikuti oleh pemangku kepentingan pertanahan di Sulteng sebagai bagian dari persiapan penyusunan proposal Pelepasan Hutan Produksi Konversi Tidak Produktif (HPK-TP) untuk ketahanan pangan dan energi di delapan kabupaten, serta rencana perolehan tanah yang dikeluarkan dari kawasan hutan (APL) hasil review tata ruang di Kabupaten Banggai.
Asisten menegaskan bahwa Badan Bank Tanah memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya dalam kerangka 9 program unggulan BERANI yang dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
“Bank Tanah dapat berperan kunci dalam menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan,” lanjutnya.
Ia berharap, optimalisasi pengelolaan tanah dapat mendorong investasi, meningkatkan aksesibilitas, serta meningkatkan produktivitas warga, termasuk mendukung program strategis nasional seperti ketahanan pangan dan energi, perumahan rakyat, serta hilirisasi industri.
“Semoga Badan Bank Tanah dapat memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan nasional,” harapnya.
Sementara itu, Deputi Perencanaan Strategis & Pengadaan Tanah Badan Bank Tanah, Perdananto Aribowo, menjelaskan bahwa tugas utama lembaga ini adalah merencanakan ketersediaan tanah untuk kepentingan umum, sosial, pembangunan, pemerataan ekonomi, konsolidasi lahan, serta reforma agraria dan keadilan pertanahan.
Ia mengungkapkan bahwa Badan Bank Tanah telah memiliki hak pengelolaan atas lahan seluas lebih dari 6.000 hektar di Kabupaten Poso, yang disiapkan untuk pengembangan industri peternakan sapi perah.
“Sosialisasi ini dapat menjadi awal silaturahmi dan koordinasi yang baik dalam menggali masukan dan aspirasi demi terwujudnya pengelolaan tanah yang tepat sasaran dan berkelanjutan,” tandasnya.
Acara sosialisasi ini turut dihadiri oleh Kepala Bappeda Sulteng, Dr. Ir. Christina Sandara Tobondo, M.T, Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulteng, serta Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Provinsi Sulteng.***
