Anggota DPRD Poso Laporkan Dugaan Gratifikasi Pembangunan RSUD Poso di Kejati Sulteng

oleh -
Anggota DPRD Poso
Kasi Penkum Kejati Sulteng, Reza Hidayat saat menerima Wakil Ketua Komisi II DPRD Poso Muhammad Yusuf di Kejati Sulteng, Kamis (18/8/2022). FOTO : IST

PALU, WARTASULAWESI.COM – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Poso, Muhammad Yusuf melaporkan adanya dugaan gratifikasi senilai Rp20 juta mengalir ke oknum anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Poso ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Sulteng.

Pemberian gratifikasi berupa uang tersebut, guna mempercepat dana pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Poso senilai Rp120 miliar.

Pelaporan anggota Banggar DPRD Poso ini, didampingi kuasa hukumnya dan diterima oleh Kasipenkum Kejati Sulteng, Reza Hidayat di ruang pengendali gratifikasi kantor Kejati Sulteng, Jalan Sam Ratulangi, Kota Palu Kamis (18/8/2022).

“Hari ini saya melaporkan adanya dugaan gratifikasi ke Anggota Banggar DPRD,” kata Muhammad Yusuf turut didampingi kuasa hukumnya Andi Akbar Pangguriseng dan Edi Cahyono.

Muhammad Yusuf mengatakan, perlu diketahui DPRD Poso sementara ini membahas rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPS).

Pada pembahasan KUA-PPS, muncul rencana peminjaman daerah sebesar 120 miliar terkait rencana pembangunan RSUD Poso. Namun mereka mengganggap, mekanisme terkait peminjaman ini cacat prosedural, maka terjadi pro dan kontra. Yang mereka dalami ingin meloloskan peminjaman ini, ada dugaan upaya melakukan gratifikasi ke anggota Banggar DPRD.

“Saya pribadi juga pernah ditawarkan uang oleh anggota DPRD inisial FT. Uang tersebut dari pimpinan DPRD inisial SM, tapi saya tidak tertarik dengan tawaran uang tersebut,” kata Yusuf.

Selanjutnya kata dia, ada pengakuan sesama anggota banggar inisial SKM yang  mengakui didatangi dan dibawakan amplop berisi uang oleh inisial HT seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) selaku Sekretaris Dewan.

“Tapi SKM mengembalikan uang tersebut, berkisar 10 – 20 jutaan,” sebutnya.

Yusuf membeberkan, begitupun anggota lain inisial  ML mengalami hal sama juga dibawakan amplop berisi uang oleh ASN inisial AL. Saat itu ML bertanya ini uang apa ? Oleh AL dijawab uang titipan dari FK Kadis PUPR Poso. ML lalu menyuruh menghubungi FK, dalam komunikasi tersebut dari balik telepon genggam milik AL, FK menyampaikan uang itu untuk teman-teman Banggar.

Olehnya, mereka mendatangi Kejati guna meminta menyelidiki terkait persoalan gratifikasi ini.

“Saya hadir untuk penyelamatan, jangan ada lagi praktik-praktik gratifikasi meloloskan sesuatu. Yakinlah bahwa ketika diawali proses tidak baik, maka akhirnya tidak baik,” katanya.

Hari ini Yusuf resmi melaporkan dugaan gratifikasi di DPRD Banggar dan resmi diterima Kejati Sulteng. Kejati akan segera menyelidiki terkait laporan tersebut, serta sesegera mungkin menyiapkan bukti-bukti dalam satu atau dua hari kedepan.

Terpisah Kasipenkum Kejati Sulteng, Reza Hidayat menyampaikan bahwa laporannya sudah disampaikan secara lisan.

“Kami minta untuk dilengkapi dalam bentuk tertulis beserta bukti pendukungnya,” terang Reza Hidayat. MH/*

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.