PALU, WARTASULAWESI.COM – Warga Kelurahan Poboya meminta kepada Wali Kota Palu dan Gubernur Sulawesi Tengah, untuk turun langsung menyelesaikan masalah konflik pertambangan emas di Poboya antara warga Poboya dengan perusahaan PT Citra Palu Minerals (TP. CPM).
Hal itu dikemukakan Sekretaris Lembaga Adat Poboya Hairul dalam konfrensi pers di Poboya, Ahad (30/10/2022).
Menurutnya, warga Poboya memiliki harapan besar Wali Kota Palu dan Gubernur Sulteng bisa turun langsung ke lokasi perusahaan tambang emas PT. CPM bersama-sama dengan warga untuk mencari solusi tepat dalam penyelesaian konflik pertambangan emas tersebut.
“Kami meminta Wali Kota Palu dan Gubernur Sulteng untuk turun ke lokasi menyelesaikan permasalahan konflik antara warga dengan perusahaan PT CPM. Wali Kota dan Gubernur harus bersama-sama dengan masyarakat melihat keadaan di lokasi PT.CPM. Jangan hanya bicara disekitar meja saja disana,” katanya.
Hairul menyampaikan, jika Wali Kota dan Gubernur mau turun bersama warga Poboya, maka akan banyak misteri – misteri yang tersimpan dapat diketahui, sehingga semua yang tersembunyi selama ini disana terbuka.
Tokoh Adat Poboya ini juga meminta agar tidak dibenturkan antara masyarakat Poboya dengan aparat keamanan dalam menyelesaikan konflik pertambangan di Poboya antara perusahaan PT. CPM dengan masyarakat Poboya, apalagi dengan cara-cara yang tidak manusiawi.
Hairul sangat menyayangkan pihak kepolisian yang melakukan cara-cara intimidasi kepada warga Kelurahan Poboya, dengan menggunakan senjata api dalam menyelesaikan solusi dengan pihak perusahaan PT. CPM.
Hairul menegaskan, informasi yang beredar di masyarakat Kota Palu hingga nasional yang disampaikan pihak Polresta Palu bahwa konflik yang terjadi beberapa hari lalu antara masyarakat dan polisi di lokasi perusahaan tambang emas PT.CPM sama sekali tidak benar sekali.
“Kami klarifikasi bahwa yang beredar di media seperti pernyataan Kapolresta Palu bahwa kejadian di lokasi di PT CPM, itu sama sekali tidak benar. Kejadian itubukan di lokasi perusahaan, tetapi di lokasi permukiman warga atau pusat Kelurahan Poboya,” jelas Hairul.
Olehnya, Hairul meminta kepada pihak Polresta Palu agar tidak menggunakan cara – cara represif dan penggunaan senjata untuk mengintimidasi warga Poboya dalam penyelesaian konflik antara masyarakat dan PT CPM.
“Saya berani bertanggung jawab atas pernyataan ini. Jadi, kami ini diadu oleh pihak perusahaan PT. CPM dengan pihak keamanaan polisi,” tegasnya lantang.
“Adanya kekuatan warga Poboya dalam melakukan aksi damai yang dilakukan di pusat Kelurahan Poboya terhadap kezhaliman yang dilakukan pihak perusahaan PT. CPM, tidak lain hanya untuk kebutuhan hidup karena tuntutan isi perut,” tandasnya. MH/*
