PALU, WARTASULAWESI.COM – Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), H. Rusdy Mastura menerima Senior Project Officer Asian Development Bank (ADB) Suharyani bersama Kepala Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah (BP2W) Kementrian PUPR, Sahabudin di ruang kerja gubernur, Jumat (27/01/2023).
Senior Project Officer ADB, Suharyani berkunjung ke Palu untuk memastikan seluruh proyek rehabilitasi bencana yang bersumber dan ADB sudah berjalan baik dan menyampaikan hasilnya kepada Gubernur Sulteng.
Gubernur pada kesempatan ini didampingi Kepala Dinas Cipta Karya dan SDA Dr. Andi Ruly Djanggola, SE, M,Si, serta Tenaga Ahli Gubernur Bidang Infrastruktur dan Bencana Ir. Gunawan,M,Si.
Suharyani menyampaikan bahwa kegiatan proyek yang didanai ADB, terkait dengan rehabilitasi bencana sudah berjalan baik dan diharapkan akhir Tahun 2023 bisa terselesaikan. Namun masih ada perpanjangan waktu sampai tahun 2024, namun akan diusahakan selesai akhir Tahun 2023.
Sementara Kepala BP2W Sulteng, Sahabudin menyampaikan bahwa semua progres proyek rehabilitas bencana termasuk pembangunan Hunian Tetap (Huntap) yang direncanakan telah berjalan baik dan tidak ada lagi kendala sehingga diharapkan bisa selesai akhir tahun 2023.
Gubernur Sulteng H. Rusdy Mastura atas nama masyarakat Sulteng menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan.
“Semoga akhir tahun 2023 ini, semua masyarakat terdampak langsung bencana bisa mendapatkan hak – haknya, karena mereka sudah lima tahun menunggu,” ujar gubernur.
Gubernur juga menyampaikan bahwa setelah dilantik menjadi Gubernur, dirinya langsung mengambil kebijakan untuk memberikan dukungan untuk anggaran pembebasan tanah lokasi pembangunan Huntap, termasuk lokasi pembangunan Jembatan IV.
“Harapan saya, agar masyarakat terdampak bencana bisa cepatnya mendapat hak haknya. Saya berterima kasih kepada Menteri PUPR, Bank Dunia, ADB dan semua pihak yang telah mendorong percepatan penyelesaian rehabilitasi dampak bencana Tahun 2018 yang lalu,” kata gubernur.
Gubernur juga menyampaikan, untuk tata kelola SPAM, kedepan akan diputuskan bersama Bupati Sigi, Donggala dan Walikota Palu bagaimana pengelolaan terbaik kedepan.
“Saya berharap yang terbaik itu adalah yang paling baik untuk masyarakat, karena kedepan dengan kondisi rawan bencana harus diatur perizinan dalam hal pemanfaatan air bawah tanah, karena dengan pengeboran sumur dapat menimbulkan rongga tanah dan dapat menimbulkan resiko kepada masyarakat kita,” tandas gubernut. ***
