PALU, WARTASULAWESI.COM – Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura Menerima Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Tengah, Evenri Sihombing dan jajaran BPKP Perwakilan Sulawesi Tengah di ruang kerja gubernur, Senin (6/2/2023).
Pada kesempatan itu, Gubernur didampingi Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah Bahran, SE.
Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Tengah menyampaikan sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo, bahwa BPKP ditugaskan untuk melakukan Audit Perencanaan dan Program Kerja Pemerintah Daerah apakah Perencanaan dan Program OPD sudah sesuai dengan arah dan kebijakan untuk mencapai Visi dan Misi Gubernur atau sudah sesuai dengan RPJMD Pemerintah Daerah.
“BPKP juga akan melakukan Audit Pendapatan Daerah melalaui OPD Penghasil apakah Realisasi Pendapatan sudah sesuai dengan potensi yang ada,” ujar Evenri Sihombing .
Evenri Sihombing menyampaikan, BPKP akan terus mendorong perangkat daerah dan Perusda untuk dapat terus meningkatkan pendapatan daerah untuk meningkatkan Fiskal Daerah.
Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), H. Rusdy Mastura menyampaikan terima kasih atas dukungan Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Tengah dan jajaran yang terus mendorong Pemerintah Daerah Provinsi Sulteng untuk dapat mewujudkan Visi dan Misi Gubernur.
Gubernur menyampaikan bahwa dengan adanya kebijakan pemindahan IKN, sehingga akan ada perubahan kebijakan pembangunan daerah yang harus diwujudkan untuk mempersiapkan Sulawesi Tengah menjadi daerah penyangga IKN seperti persiapan Kabupaten Donggala menjadi Daerah Wisata, karena wilayah tersebut sangat dekat dengan IKN.
Selanjutnya, mempersiapkan Infrastruktur Pendukung Koneksitas dengan IKN dan Peningkatan Fiskal Daerah melalui Perusahaan Daerah dan Pengelolaan Potensi Daerah untuk dapat memberikan dampak terhadap peningkatan Fiskal Daerah.
Gubernur juga menyampaikan, pemerintahannya sangat baik seperti nilai SAKIP meningkat dari nilai B menjadi BB, Pertumbuhan Pembangunan sangat baik tertinggi kedua secara Nasional dan IPM meningkat menjadi 70,28 dan Investasi terbesar kedua secara nasional, angka kemiskinan dan pengangguran dapat turun 1 persen.
Gubernur meminta kepala Perwakilan BPKP kiranya memberikan dukungan terhadap peningkatan Perusahaan Daerah dalam peningkatan PAD. ***