PALU, WARTASULAWESI.COM – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Dra. Novalina, M.M., mengingatkan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) agar tidak terjebak pada rutinitas rapat dan kegiatan seremonial tanpa menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.
Novalina menegaskan, kedua tim tersebut harus memperkuat sinergi serta menghadirkan program kerja yang konkret, terukur, dan mampu menjawab persoalan ekonomi masyarakat, khususnya terkait akses pembiayaan dan stabilitas harga kebutuhan pokok.
Penegasan itu disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Evaluasi dan Capacity Building Program Kerja TPAKD dan TPID Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026, di Ruang Rapat Nagana, Kantor Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, Senin (16/11/2026).
Menurut Novalina, perluasan akses keuangan dan pengendalian inflasi merupakan dua agenda strategis yang saling berkaitan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia meminta TPAKD lebih aktif memperluas inklusi keuangan, terutama melalui peningkatan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM, petani, nelayan, dan peternak.
Selain itu, penguatan literasi keuangan, pemanfaatan layanan keuangan digital, serta kolaborasi dengan perbankan, OJK, Bank Indonesia, dan lembaga keuangan lainnya juga perlu ditingkatkan.
“TPAKD tidak hanya menjalankan kegiatan yang bersifat administratif dan seremonial, tetapi harus mampu menghadirkan program nyata yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, kepada TPID, Novalina meminta agar strategi pengendalian inflasi terus diperkuat melalui prinsip 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.
Ia juga mengingatkan pentingnya memperhitungkan perkembangan cuaca dan potensi gangguan iklim dalam merumuskan kebijakan pengendalian inflasi. Sebab, kondisi tersebut dapat memengaruhi produksi pertanian, aktivitas nelayan, hingga kelancaran distribusi bahan pangan.
Novalina menjelaskan, program TPAKD dan TPID tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Kemudahan akses pembiayaan bagi petani, nelayan, dan pelaku UMKM harus mampu mendorong peningkatan produksi dan produktivitas ekonomi.
Di sisi lain, peningkatan produksi serta kelancaran distribusi menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.
“Penguatan akses keuangan tidak hanya berdampak terhadap peningkatan aktivitas ekonomi, tetapi juga dapat menjadi bagian dari strategi jangka panjang dalam menjaga stabilitas harga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Dalam rapat tersebut, Novalina juga mendorong evaluasi objektif terhadap pelaksanaan program TPAKD dan TPID sepanjang 2026. Evaluasi itu harus diikuti penyusunan strategi peningkatan indeks akses keuangan daerah, penguatan sistem pemantauan harga dan ketersediaan bahan pokok, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan.
Ia meminta seluruh perangkat daerah dan pemerintah kabupaten/kota memastikan setiap program memiliki indikator keberhasilan yang jelas, target realistis, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan.
“Kita harus bekerja berdasarkan data, memperkuat kolaborasi, dan memastikan setiap kebijakan benar-benar menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat. Jangan hanya banyak rapat, tetapi kemudian minim tindakan dan aksi nyata. Jangan hanya banyak program, tetapi tidak terukur hasilnya,” tandas Novalina.
Ia berharap TPAKD dapat menjadi motor penggerak perluasan akses keuangan masyarakat, sedangkan TPID menjadi garda terdepan dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat di Sulawesi Tengah.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah Muhammad Irfan Sukarna, S.E., M.Sc., Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Tengah Evy Mulyani, S.E., Ak., M.B.A., Ph.D., kepala OPD terkait, pimpinan lembaga perbankan dan jasa keuangan, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya. ***








