PALU, WARTASULAWESI.COM – Mantan tenaga ahli Gubernur Sulawesi Tengah, Ridha Saleh, menegaskan pentingnya fokus dan target yang jelas dalam kerja Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Agraria (Satgas PKA) Sulawesi Tengah.
Ridha Saleh menilai penyelesaian konflik tanah dan sumber daya alam bukan hal mudah, namun bisa dipermudah jika dikerjakan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan.
Konflik agraria di Sulawesi Tengah dinilai masih tinggi, baik yang bersifat laten maupun manifes.
Kasus-kasus tersebut mencakup sektor-sektor strategis seperti pertambangan, perkebunan, kawasan industri, pangan, dan infrastruktur, yang semuanya menjadi prioritas pembangunan pemerintah.
“Penyelesaian konflik agraria memang kompleks karena berkaitan dengan regulasi di berbagai level, rekayasa sosial, hingga benturan kepentingan ekonomi dan lingkungan. Tapi bisa jadi lebih mudah kalau ditangani dengan kerja fokus dan punya target. Yang penting tidak ada konflik kepentingan dan berpihak pada kesejahteraan semua,” ujar Ridha Saleh yang kini menjabat sebagai Tim Ahli Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, Selasa (8/4/2025).
Ridha mendorong agar Satgas PKA Sulteng tidak terganggu dengan perdebatan yang tidak produktif, termasuk soal status atau struktur kelembagaan.
Menurutnya, yang terpenting adalah efektivitas kerja dan kejelasan mekanisme penanganan kasus.
“Saya berharap Satgas ini fokus saja pada aspek strategis, yaitu pemenuhan dan penataan akses atas hak-hak properti masyarakat dan korban konflik. Harus inline dengan misi peningkatan kesejahteraan masyarakat, stabilitas sosial, dan iklim investasi yang inklusif serta berkelanjutan,” lanjutnya.
Ridha Saleh menilai, saat ini bukan waktunya lagi bagi Satgas untuk tampil tanpa arah atau terlihat ragu. Justru menurutnya, struktur internal dan mekanisme kerja perlu disederhanakan agar penanganan kasus bisa lebih cepat dan efisien.
Mantan Komisioner Komnas HAM RI ini juga mengungkapkan bahwa selama periode Gubernur Rusdy Mastura, pihaknya telah menyelesaikan 71 kasus konflik agraria. Namun, masih ada sejumlah persoalan besar yang belum terselesaikan hingga saat ini.
“Masih ada 41 perkebunan yang belum punya HGU (Hak Guna Usaha), 3 konflik di kawasan industri, 14 kasus yang teradukan terkait tambang nikel dan galian C, serta 6 kasus kerusakan lingkungan yang bisa meledak sewaktu-waktu,” tegasnya.
Ridha Saleh menutup pernyataannya dengan mengingatkan Satgas agar tidak menyimpang dari tujuan utama mereka.
“Kalau kenyataannya seperti itu, masih mau aneh-aneh kah?” tutupnya. ***
