PALU, WARTASULAWESI.COM – Anggota DPRD Kota Palu, Moh. Haekal Ishak menggelar Reses atau Penjaringan Aspirasi Masyarakat di Jalan Sungai Surumana, Kelurahan Ujuna, Kamis siang (17/7/2025).
Reses Politisi PDIP ini, menjadi ruang terbuka bagi warga menyampaikan berbagai persoalan yang selama ini mereka alami mulai dari masalah pendidikan, layanan kesehatan, hingga nasib pedagang kecil yang ditertibkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Palu.
Perwakilan dari Kelurahan Ujuna, Yani Gunawangsih dalam reses itu menyampaikan, hasil pendataan terdapar 72 anak warga Ujuna yang tidak menamatkan pendidikan dasar (SD).
Persoalan ini dinilai krusial, karena banyak warga hanya ingin mengurus ijazah tanpa mau mengikuti proses belajar atau paket pendidikan yang diwajibkan.
“Banyak warga hanya ingin ijazah saja. Tapi ketika ditawarkan programnya, justru tidak mau ikut proses belajarnya. Ini jadi tantangan bagi kita semua,” kata Yani.
Masalah lain yang mencuat adalah soal BPJS Mandiri, terutama warga yang menunggak dan tidak bisa mengakses layanan kesehatan.
Yani menegaskan bahwa tunggakan iuran tidak bisa diputihkan, namun jika ada warga yang sedang menjalani rawat inap, maka Dinas Sosial Kota Palu siap membantu setelah menerima surat keterangan rawat inap.
“Silakan bawa bukti rawat inap ke dinas sosial, nanti akan dibantu. Tapi untuk tunggakan tetap harus dibayar, karena sistem tidak memungkinkan untuk diputihkan,” tegasnya.
Terkait Program Keluarga Harapan (PKH), Yani juga mengingatkan agar para penerima manfaat tidak menyalahgunakan bantuan, khususnya untuk aktivitas seperti judi online.
“Kalau ketahuan main judi online, bantuannya bisa langsung dihentikan. Kasihan anak dan istri kalau haknya dicabut karena ulah kepala keluarga,” ujarnya.
Salah satu keluhan yang juga sering disampaikan warga adalah tindakan penertiban terhadap pedagang gerobak oleh Satpol PP.
Beberapa warga merasa keberatan karena gerobaknya disita tanpa diberikan solusi untuk tetap bisa mencari nafkah.
Menanggapi semua keluhan tersebut, Moh. Haekal Ishak memberi respons tegas dan penuh empati. Ia menyebut bahwa reses adalah “jalan tol” bagi masyarakat menyampaikan aspirasi secara resmi agar bisa diperjuangkan dan diwujudkan melalui proses legislasi dan penganggaran.
“Perlu dipahami bahwa aspirasi itu tidak langsung bisa direalisasikan. Ada prosesnya yakni diusulkan dulu, masuk pembahasan anggaran, diverifikasi, baru bisa diberikan tahun berikutnya,” kata Haekal.
Sebagai anggota Komisi A yang membidangi pemerintahan, pendidikan, dan kesehatan, Haekal juga menjelaskan bahwa dirinya ikut bertanggung jawab atas pelayanan di beberapa fasilitas kesehatan, termasuk di rumah sakit yang masih menjadi rekanan pemerintah.
Politisi PDIP ini meminta warga untuk tidak ragu datang ke sana jika menghadapi kendala layanan, terutama karena tidak memiliki BPJS.
“Kalau memang belum punya BPJS dan butuh pelayanan, datang saja ke rumah sakit. Kalau tidak dilayani, tinggal laporkan kepada saya. Itu bisa langsung ditindaklanjuti,” tegasnya.
Haekal juga menyebut telah menunjuk dua orang koordinator di wilayah Kalikoa, yakni bunda Ecce dan Pudin untuk memudahkan warga menyampaikan masalah secara langsung kepada dirinya.
“Kalau ada yang kesulitan, bisa hubungi mereka. Mereka akan sampaikan langsung ke saya. Jadi semua jalurnya jelas dan cepat,” tambahnya.
Terkait keluhan soal penertiban pedagang gerobak, Haekal meminta Pemkot Palu untuk tidak hanya menyita gerobak, tapi juga memberikan edukasi kepada pedagang terkait zona atau lokasi yang diperbolehkan untuk berdagang.
“Saya tidak melarang Satpol PP menertibkan, tapi jangan hanya menyita. Berikan juga arahan, mana tempat yang boleh dan tidak untuk jualan. Supaya warga juga bisa menyesuaikan,” ujarnya.
Haekal bahkan bersedia membantu secara pribadi jika ada warga yang diminta membayar denda saat ingin mengambil gerobaknya yang disita.
“Silakan ambil di kantor Satpol PP. Kalau disuruh bayar, bilang ke saya. Saya bantu bayarkan, yang penting bisa jualan lagi,” tegas Haekal yang disambut tepuk tangan warga.
Menanggapi permintaan warga soal bantuan seragam untuk siswa di sekolah swasta, Haekal mengakui bahwa pemerintah memang terbatas dalam melakukan intervensi ke sekolah swasta.
Namun, ia menegaskan bahwa dirinya siap membantu sebisanya untuk meringankan beban orang tua murid yang kurang mampu.
“Kita tahu biaya sekolah swasta kadang lebih tinggi. Tapi kalau warga kesulitan, apalagi untuk seragam, silakan sampaikan ke saya. Kita akan bantu semampu kita,” tutupnya. ***
