SIGI, WARTASULAWESI.COM – Proyek rancang bangun atau Desain and Build di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) dengan nama rehabilitasi dan rekontruksi ruas Kalawara – Kulawi, mendapat sorotan dari berbagai pihak karena diduga memiliki banyak masalah yang dimulai dari perencanaa, pelaksanaan hingga pengawasan yang tidak dilakukan sesuai standar yang sebenarnya.
Sorotan kali ini datang dari Presiden Lembaga Pemerhati Khusus Nasional (LPKN) Republik Indonesia, Adv Egar Mahesa, SH.,C DM yang mengatakan, proyek kontruksi penanganan infrastruktur jalan yang menjadi fasilitas publik berskala jumbo yang telah menguras banyak anggaran itu, memicu terjadinya kerugian negara.
Betapa tidak, proyek yang dibandrol dengan nilai Rp156 Miliar itu, baru dua bulan selesai Provisional Hand Over (PHO), sudah tejadi kerusakan disana – sini yang menunjukan bahwa kualitas mutu pekerjaan dari Konsorsium BUMN yaitu PT Wijaya Karya (WIKA) sangat rendah. Bisa dibayangkan perusahaan raksasa sekelas PT WIKA saja, hasil pekerjaannya sangat amburadul seperti itu, bagaimana jika yang mengerjakan perusahaan kecil pasti lebih parah lagi.
“Sudah seharusnya penegak hukum bertindak secara cepat dalam menangani persoalan ini, agar ada kepastian siapa yang bertanggung jawab dalam proyek itu,” ujar Egar Mahesa kepada wartawan di Palu belum lama ini.
Untuk itu, Egar Mahesa mendesak institusi yang berwenang untuk turun melakukan pengusutan dan membongkar kejanggalan yang terjadi pada proyek yang sudah menguras keuangan negara dengan nilainya mencapai ratusan miliar itu.
Egar Mahesa menjelaskan, masalah yang timbul bila proyek tersebut ditenggarai mengabaikan standar-standar speksifikasi yang sudah disepakati dalam proyek ini harus diusut, sehingga bisa diketahui siapa sesungguhnya yang bermain curang dalam proyek jumbo itu. Untuk itu, ia meminta ada upaya profesional aparat penegak hukum dalam melakukan pengusutan.
“APH punya wewenang yang diberikan oleh Negara melalui UU agar melakukan pemantauan, pengawasan dan bahkan sampai soal penindakan jika terjadi ada kerugian negara dalam satu pekerjaan yang menggunakan dana negara,” jelasnya.
Egar berharap, untuk membongkar semua kejanggalan dalam prorse dan pelaksanaan proyek Kalawara – Kulawi ini, aparat penegak hukum harus menggandeng ahli kontruksi dan keuangan dalam melakukan pengusutan. Ahli kontruksi bakal didengarkan penjelasanya tentang kemungkinan adanya penghitungan dan pelaksanaan yang salah dalam proyek yang digarap konsorsium BUMN PT WIKA ini.
“Kegagalan pekerjaan kontruksi adalah keadaan hasil pekerjaan kontruksi yang tidak sesuai spesifikasi pekerjaan, sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja, baik sebagian maupun keseluruhan akibat dari kesalahan pengguna jasa atau penyedia jasa. Untuk itu, perlu dilibatkan ahli kontgruksi independent disini,” paparnya.
Indikasi kejanggalan pada proyek dengan nilai Rp156,6 miliar ini yakni baru genap 2 bulan diserah terima sementara pekerjaan atau Provisional Hand Over (PHO), sudah banyak kerusakan parah yang mengindikasikan mutu pekerjaan itu sangat rendah.
Menurut Agar, sudah sepatutnya aparat penegak hukum menggandeng ahli kontruksi independent untuk turun mengusut tuntas indikasi dugaan penyelewengan dalam proses pelaksanaan proyek Kalawara – Kulawi itu. Berbagai kejanggalan dan indikasi dugaan korupsi, tidak boleh berhenti menjadi temuan internal, tapi harus diproses secara hukum.
Kerusakan disejumlah item pekerjaan sepanjang segmen 1-5 pada paket A3 tersebut, memperlihatkan bahwa kucuran duit hibah yang dibebankan pad kas Negara yang cukup besar itu, tidak otomatis bisa meningkatkan kualitas hasil proyek.
Banyak pihak berspekulasi, dari kemungkinan dugaan pengurangan volume hingga pelaksanaan diduga kuat menyalahi bestek. Padahal penanganan paket A3 dengan skema desain and build ini, dirancang sebagai proyek efektif dalam penghemat waktu dan penanganan dikawasan gunung potong yang memiliki kondisi segmen paling kritis, geografisnya agak berbeda dengan yang lain, labil dan cenderung berubah-ubah.
Untuk diketahui, megaproyek rekontruksi jalan Kalawara – Kulawi dengan skema Design and Build dimulai dua tahun lalu dengan total nilai kontrak mencapai Rp 156,616.954.291.00 yang melekat di Satuan Kerja PJN wilayah 1 Provinsi Sulawesi Tengah melalui rekananya konsorsium BUMN PT Wijaya Karya (WIKA) sebagai kontraktor pelaksana dan PT Parentjana Djaja KSO sebagai konsultan pengawas menangani pekerjaan sejauh 18,5 Km.
Dari total panjang penanaganan 18,5 Km pada paket yang bersumber dari Loan atau pinjaman dana hibah dari Pemerintah Jepang atau Japan International Coorporation Agency (JICA) melalui program Infrastructur Recontruction Sector Loan (IRSL) paket A3 tahap I tahun anggaran 2021-2023 tersebut, dibagi menjadi 4 ruas penanagananya diantaranaya sebagai berikut.
- Jonooge (Ruas Biromaru – Palolo) panjang penanganan sejauh 3,50 Km
- Sibalaya (Ruas Kalukubula – Kalawara) panjang penanganan sejauh 1 Km
- Sirenja (Ruas Tambu – Tompe) panjang penanganan sejauh 1,40 Km
- (Ruas Kalawara – Kulawi) panjang penanganan sejauh 12,6 Km yang terdiri dari 5 segmen
Penanganan proyek yang juga disebut paket A3 sepanjang ruas jalan Kalawara – Kulawi sejauh 12,6 km tersebut, dilakukan dengan menerapkan konsep kontraktor yang melakukan Detail Engineering Design atau pengembangan dari Basic Design hingga proses pelaksanaan, yang kemudian penangananya dibagi menjadi 5 segmen pekerjaan dianataranya sebagai berikut :
- Segmen 1 sejauh 0,250 Km
- Segmen 2 sejauh 0,850 Km
- Segmen 3 sejauh 0,700 Km
- Segmen 4 sejauh 2,025 Km
- Segmen 5 sejauh 8,775 km
Paket A3 desain and build yang digarap oleh konsorsium BUMN tersebut, bertujuan untuk memulihkan kondisi jalan Provinsi Sulawesi Tengah yang ikut terdampak pada bencana 2018 silam melalui program rehabilitasi dan rekontruksi jalan.
Sepanjang penanganan paket A3 pada segmen 1-5 itu, diketahui melintasi wilayah pegunungan atau dikenal warga setempat dengan sebutan gunung potong yang menghubungkan wilayah Salua dan Sadaunta.
Dititik lokasi penanganan itu, paket A3 dilakukan penanganan dengan system kontruksi perkerasan jalan, system kontruksi drainase jalan, system kontruksi perlindungan badan jalan terhadap aliran sungai, system kontruksi penanganan dan perlindungan lereng dan system utilitis dan pengamanan jalan. (TIM)
