PALU, WARTASULAWESI.COM – Peringatan Hari Pendidikan Nasional 2026 (Hardiknas) tahun ini menegaskan pentingnya penerapan pembelajaran mendalam atau deep learning sebagai strategi utama dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional.
Hal tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Abdul Mu’ti, melalui sambutan tertulis yang dibacakan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Reny A. Lamadjido, pada upacara Hardiknas tingkat Provinsi Sulawesi Tengah di halaman Pogombo, Sabtu (2/5/2026).
Dalam sambutan itu, Wagub Reny menyampaikan bahwa pendekatan deep learning menjadi program prioritas kementerian untuk menciptakan proses belajar yang lebih bermakna.
Pembelajaran tidak lagi sekadar transfer pengetahuan, tetapi juga menekankan pemahaman mendalam serta pembentukan karakter peserta didik.
“Perbaikan kualitas pendidikan harus dimulai dari ruang kelas melalui proses pembelajaran yang efektif, adaptif, dan berorientasi pada pengembangan potensi siswa secara utuh,” ujar Reny
membacakan pesan menteri.
Pemerintah, lanjutnya, telah menyiapkan sejumlah kebijakan strategis untuk mendukung implementasi pembelajaran mendalam.
Di antaranya pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan, percepatan digitalisasi pembelajaran, serta peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru.
Selain itu, penguatan karakter juga menjadi fokus melalui penciptaan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman sebagai rumah kedua bagi murid. Upaya peningkatan kualitas pembelajaran turut didorong lewat gerakan literasi, numerasi, serta penguatan bidang STEM (Sains, Teknologi, Enjinering, dan Matematika) dan TKA (Tes Kemampuan Akademik).
Seluruh kebijakan tersebut diharapkan mampu menciptakan ekosistem pendidikan yang berkualitas, sekaligus menjadi fondasi kuat dalam menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.
“Selamat Hari Pendidikan Nasional 2026. Mari kita perkuat kerja sama mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua menuju Indonesia yang cerdas, maju, dan bermartabat,” tutupnya.
Upacara berlangsung khidmat dan diikuti jajaran perangkat daerah, forkopimda lingkup provinsi, kepala SMA/SMK dan SLB, serta pelajar dan insan pendidikan. ***
