PALU, WARTASULAWESI.COM – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memanfaatkan momentum kunjungan kerja Komisi V DPR RI untuk menyampaikan berbagai usulan strategis di sektor infrastruktur dan layanan dasar.
Usulan itu disampaikan langsung Gubernur Dr. H. Anwar Hafid, M.Si, dalam pertemuan resmi di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulteng, Kamis (19/6/2025).
Forum ini menjadi jembatan aspirasi daerah dengan kebijakan pembangunan nasional.
Hadir sebagai Ketua Tim Kunker, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras, beserta jajaran anggota dewan lintas fraksi.
Dalam pertemuan ini, Gubernur Anwar Hafid mengawali paparannya dengan menyoroti panjangnya ruas jalan nasional di Sulteng yang termasuk salah satu terpanjang di Indonesia, namun belum diimbangi dengan alokasi anggaran pemeliharaan yang memadai.
“Anggaran pemeliharaan belum sebanding dengan panjang jalan nasional kami. Beberapa ruas vital, seperti akses ke Gorontalo melalui utara Sulteng, masih butuh perhatian serius,” ujar Anwar Hafid.
Gubernur juga menyoroti perlunya peningkatan status Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Palu menjadi bandara internasional tipe tertentu, untuk mendukung masuknya tenaga kerja asing dan logistik industri, terutama dari Morowali yang menjadi episentrum aktivitas ekonomi dengan ribuan tenaga kerja asing asal Tiongkok.
“Selama ini mereka masuk melalui Makassar dan Manado. Padahal, jika status Bandara Palu ditingkatkan, efisiensi mobilitas dan logistik akan jauh lebih optimal,” jelasnya.
Tak kalah penting, Gubernur juga mendorong optimalisasi Pelabuhan Donggala, yang disebutnya sudah memiliki terminal penumpang berstandar bandara, namun belum beroperasi maksimal karena persoalan sosial.
Selain itu, Pelabuhan di Banggai Kepulauan juga masuk dalam daftar usulan prioritas, mengingat posisinya yang strategis dalam mendukung konektivitas antarwilayah kepulauan.
“Pelabuhan Bangkep pernah masuk program prioritas nasional, tapi kemudian dicoret karena efisiensi. Kami ingin ini kembali masuk daftar prioritas,” tegas Anwar.
Gubernur juga menggarisbawahi perlunya rehabilitasi jaringan irigasi tua peninggalan tahun 1980-an untuk mendukung produktivitas pertanian sebagai bagian dari visi menjadikan Sulteng sebagai lumbung pangan nasional.
Di sektor perumahan, gubernur menyampaikan keprihatinan masih adanya ratusan warga korban bencana 2018 yang belum mendapatkan hunian tetap, terutama di Palu dan Donggala.
“Kami terus upayakan penyediaan lahan relokasi, namun terbatasnya fiskal nasional menjadi kendala. Kami butuh dukungan pusat,” ujarnya.
Menariknya, gubernur juga menyinggung model kolaborasi dengan sektor swasta seperti PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) dalam perbaikan jalan nasional.
Gubernur menyatakan, bila flyover tidak dibangun, maka perusahaan wajib ikut bertanggung jawab dalam perbaikan jalan yang dilalui.
“Ini bisa mengurangi beban APBN, dan menjadi solusi cepat menyambut pertumbuhan industri,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Gubernur turut memaparkan program unggulan pembangunan jangka menengah Pemprov Sulteng yang dikemas dalam konsep “9 Berani” (Bersama Anwar-Reny).
Untuk Komisi V, fokus diarahkan ke program Berani Lancar yang menitikberatkan pada infrastruktur dan konektivitas.
Gubernur menambahkan, program Berani Cerdas di sektor pendidikan tinggi dan Berani Sehat di bidang pembiayaan layanan kesehatan juga menjadi perhatian prioritas.
Sebagai penutup, Gubernur menyatakan kesiapan untuk menyampaikan langsung presentasi detil kepada kementerian teknis melalui fasilitasi Komisi V DPR RI.
Pertemuan ini juga dihadiri oleh wakil dari pemerintah kabupaten/kota, termasuk Wakil Wali Kota Palu, serta perwakilan dari Morowali dan Banggai Kepulauan, yang turut menyuarakan kebutuhan infrastruktur spesifik wilayah masing-masing. ***
