PALU, WARTASULAWESI.COM – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah atau Pemprov Sulteng menunjukkan optimisme tinggi dalam upaya menekan angka pengangguran terbuka.
Hal ini terlihat saat Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Reny A. Lamadjido mengikuti Zoom Meeting Validasi Lapangan Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah oleh Kementerian Dalam Negeri, Selasa (7/4/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Polibu ini menjadi bagian penting dalam proses penilaian kinerja daerah, yang diibaratkan sebagai “ujian” untuk mengukur efektivitas program dan kebijakan Pemprov Sulteng dalam menurunkan tingkat pengangguran.
Dalam arahannya, Wakil Gubernur menegaskan kesiapan seluruh perangkat daerah, khususnya OPD terkait, dalam menghadapi proses validasi tersebut.
Ia memastikan seluruh data dukung telah disiapkan secara komprehensif, mulai dari penyerapan tenaga kerja hingga regulasi pendukung seperti peraturan gubernur.
“Kami siap diuji. Ini adalah bagian dari proses yang harus kita lewati untuk memastikan bahwa apa yang kita lakukan benar-benar berdampak. Data yang kami siapkan lengkap dan terukur,” ujarnya.
Ia juga mendorong seluruh peserta untuk aktif memberikan jawaban yang terbuka dan sesuai fakta di lapangan, agar tim penilai memperoleh gambaran utuh mengenai capaian penurunan pengangguran di Sulawesi Tengah.
Sementara itu, Sekretaris BSKDN Kemendagri, Noudy R. P. Tendean memberikan apresiasi terhadap komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
Ia menilai sejumlah program, termasuk inovasi “9 Berani”, sebagai langkah progresif dalam pembangunan daerah.
“Saya mengikuti perkembangan Sulawesi Tengah dan melihat komitmen yang kuat dari pemerintah daerah. Program ‘9 Berani’ ini luar biasa dan menjadi salah satu kekuatan Sulteng dalam penilaian kali ini,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Sulawesi Tengah masuk dalam nominasi bersama provinsi lain di wilayah Sulawesi, yakni Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan.
Proses penilaian dilakukan secara ketat melalui 12 tahapan, melibatkan tim terpadu dari berbagai lembaga seperti Badan Pusat Statistik, Kementerian Ketenagakerjaan, akademisi, hingga media.
Tahapan selanjutnya akan memasuki pleno tingkat pusat yang berujung pada penetapan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri. Penghargaan tersebut dijadwalkan akan diserahkan pada minggu pertama Mei 2026.
Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala BPS Provinsi Sulawesi Tengah, Daryanto bersama jajaran OPD terkait dan tim penilai.
Dengan kesiapan data, kolaborasi lintas sektor, serta komitmen yang kuat, Sulawesi Tengah optimistis mampu meraih hasil terbaik dan menjadi contoh nasional dalam upaya penurunan pengangguran terbuka. ***
