POSO, WARTASULAWESI.COM – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Tengah terus meningkatkan upaya literasi dan inklusi keuangan di berbagai daerah.
Sepanjang Januari hingga September 2025, sebanyak 157.747 warga dari beragam kelompok telah mengikuti program edukasi, mulai dari sosialisasi, GERAK Syariah, hingga pelatihan bagi komunitas dan para trainer.
Capaian tersebut dipaparkan dalam kegiatan Journalist Update dan Media Gathering di Torau Resort, Poso, Senin (8/12/2025).
Hal itu dilakukan sebagai bentuk komitmen OJK dalam membangun pemahaman publik terhadap sistem keuangan di tengah maraknya isu dan rumor yang kerap menyesatkan.
Kepala OJK Sulawesi Tengah, Bonny Hardi Putra, menegaskan bahwa literasi keuangan merupakan investasi jangka panjang yang harus dilakukan secara konsisten.
“Banyak masyarakat belum memahami proses bisnis lembaga keuangan. Edukasi ini harus terus didorong,” ujarnya di hadapan para jurnalis.
Bonny menjelaskan, masih banyak nasabah yang belum memahami cara bank mengelola dana, bagaimana lembaga keuangan memperoleh keuntungan, hingga fungsi premi asuransi yang sebenarnya merupakan perlindungan risiko, notabene bukan instrumen investasi seperti yang sering disalahartikan masyarakat.
Bony juga menyoroti maraknya rumor yang kerap berkembang dan menimbulkan kekhawatiran di masyarakat.
Menurutnya, informasi tidak valid dapat memicu persepsi negatif hingga menyebabkan penarikan dana secara besar-besaran.
“Kalau masyarakat percaya satu rumor buruk, dampaknya akan sangat besar,” tegasnya.
Data OJK mencatat program edukasi telah menjangkau hampir seluruh wilayah di Sulawesi Tengah.
Kota Palu menjadi daerah dengan peserta terbanyak, yakni 77 orang, disusul Donggala 13 peserta, Parigi Moutong 9 peserta, Sigi 7 peserta, Morowali 6 peserta, serta sejumlah kabupaten lainnya yang juga berpartisipasi.
Ragam peserta juga menunjukkan inklusivitas program ini. Pelajar menjadi kelompok terbanyak dengan 35 peserta, diikuti mahasiswa 17 peserta, masyarakat umum 28 peserta, pelaku UMKM 10 peserta, karyawan 13 peserta, perempuan 8 peserta, profesional 7 peserta, serta kelompok disabilitas, nelayan, guru, komunitas, pekerja informal, pemuda, dan petani.
Meskipun OJK memegang data lengkap mengenai kondisi lembaga keuangan, Bonny mengingatkan bahwa tidak semua informasi dapat disampaikan secara terbuka. Ada sejumlah data teknis yang berpotensi menimbulkan dampak negatif apabila disampaikan tanpa konteks yang tepat.
“Ada beberapa kondisi keuangan yang memang tidak bisa kami sampaikan karena bisa berdampak luas,” jelasnya.
OJK memastikan bahwa program literasi keuangan akan terus diperluas hingga menjangkau wilayah-wilayah terpencil dan lebih banyak komunitas lokal.
Tujuannya agar masyarakat mampu memahami produk dan layanan keuangan dengan benar sehingga tidak mudah terpengaruh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Bonny berharap peningkatan literasi dapat menjadi bantalan kuat dalam menjaga stabilitas sektor keuangan serta mendorong masyarakat untuk selalu memeriksa informasi dari sumber resmi.
Dengan capaian edukasi yang terus bergerak naik, OJK optimistis masyarakat Sulawesi Tengah akan semakin memahami sistem keuangan dan mampu melindungi diri dari informasi hoaks maupun rumor yang tidak berdasar. ***
