Komisi IV DPRD Sulteng Siapkan RDP Gabungan, Evaluasi Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

oleh -1 views
oleh
aristan
Forum Masyarakat Disabilitas Sulteng Bersatu (FORMADISTU) dalam audiensi bersama Komisi IV DPRD Sulteng, Senin (9/11/2026). FOTO : IST

PALU, WARTASULAWESI.COM – Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menyiapkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan dengan melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengevaluasi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di daerah.

Langkah tersebut dilakukan menyusul berbagai persoalan yang disampaikan Forum Masyarakat Disabilitas Sulteng Bersatu (FORMADISTU) dalam audiensi bersama Komisi IV DPRD Sulteng, Senin (9/11/2026).

Anggota Komisi IV DPRD Sulteng, Aristan, mengatakan audiensi tersebut menjadi momentum penting untuk menyerap aspirasi sekaligus mengidentifikasi berbagai hambatan yang masih dihadapi penyandang disabilitas dalam memperoleh pelayanan publik.

Dalam pertemuan itu, FORMADISTU menyampaikan sejumlah persoalan, mulai dari akses layanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, administrasi kependudukan, ketenagakerjaan, perlindungan perempuan dan anak, hingga akses terhadap fasilitas pelayanan publik.

Politisi Partai NasDem tersebut menegaskan, persoalan disabilitas tidak boleh hanya dipandang sebagai urusan bantuan sosial ataupun sebatas program seremonial.

Sebab, penyandang disabilitas merupakan warga negara yang memiliki hak, martabat, dan kedudukan setara dengan masyarakat lainnya.
Aristan juga menyoroti masih adanya kesenjangan antara komitmen pelayanan publik inklusif dengan kenyataan yang dihadapi penyandang disabilitas di lapangan.

Menurutnya, kesulitan mengakses layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan hingga pengurusan administrasi kependudukan menunjukkan bahwa pemenuhan hak penyandang disabilitas masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.

“Kesetaraan tidak cukup dinyatakan dalam kebijakan, tetapi harus diwujudkan dalam pelayanan nyata,” tegas Aristan.

Karena itu, ia mendorong Pemerintah Provinsi Sulteng melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perangkat daerah agar pelayanan publik benar-benar inklusif dan dapat diakses seluruh lapisan masyarakat.

Evaluasi tersebut mencakup penyediaan fasilitas yang ramah disabilitas, penyederhanaan prosedur pelayanan, keterbukaan informasi, pendampingan, hingga pemberian kesempatan kerja yang adil dan setara.

Sebagai tindak lanjut, Komisi IV DPRD Sulteng akan mengagendakan RDP gabungan bersama OPD terkait untuk membahas implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sulteng Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyandang Disabilitas, Peraturan Gubernur Sulteng Nomor 14 Tahun 2024, serta Surat Edaran Nomor 50 Tahun 2025 tentang Kewajiban Pemenuhan Kuota Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Dunia Usaha.

Aristan menekankan, evaluasi terhadap regulasi tersebut harus menghasilkan langkah konkret, pembagian tanggung jawab yang jelas, serta target pelaksanaan yang terukur.

Salah satu perhatian utama adalah memastikan kewajiban pemenuhan kuota tenaga kerja penyandang disabilitas benar-benar diterapkan, baik di lingkungan pemerintah daerah maupun dunia usaha, bukan sekadar menjadi aturan di atas kertas.

Ia menilai keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari banyaknya program atau besarnya anggaran yang dibelanjakan, tetapi juga dari sejauh mana seluruh masyarakat dapat menikmati hak dan manfaat pembangunan secara adil.

“Negara harus hadir untuk semua. Tidak boleh ada seorang pun yang tertinggal, terpinggirkan, atau kehilangan haknya hanya karena kondisi disabilitas. Kesetaraan bukan belas kasihan, melainkan hak yang wajib dipenuhi,” tegasnya.

Melalui RDP gabungan tersebut, Komisi IV berharap persoalan yang selama ini dihadapi penyandang disabilitas dapat ditindaklanjuti secara lintas sektor sehingga komitmen pelayanan publik inklusif benar-benar dirasakan masyarakat. ***