JAKARTA, METROSELEBES.COM – Kepala Komnas HAM Perwakilan Sulteng, Livand Breemer, akhirnya memberikan klarifikasi terkait sorotan publik mengenai kehadirannya dalam kunjungan masyarakat lingkar tambang Poboya ke kantor pusat PT Citra Palu Minerals (CPM) di Gedung Bakrie Tower, Jakarta, Selasa 26 Agustus 2025.
Livand menegaskan, kehadirannya di Bakrie Tower bukan dalam kapasitas resmi menghadiri pertemuan antara masyarakat Poboya dengan pihak PT CPM, melainkan sekadar memenuhi permintaan masyarakat untuk membantu memfasilitasi pertemuan tersebut.
“Saya hadir di Bakrie Tower karena masyarakat meminta saya membantu menghubungkan dengan pihak PT CPM. Kebetulan saya sedang ada di Jakarta saat itu,” jelas Livand, Selasa 26 Agustus 2025.
Livand menambahkan, dirinya sama sekali tidak ikut masuk dalam forum audiensi resmi masyarakat dengan pihak perusahaan. Kapasitasnya sebagai fasilitator baru akan digunakan pada pertemuan resmi yang mempertemukan PT CPM, Pemerintah Kota Palu, dan masyarakat Poboya yang dijadwalkan pada 2 atau 3 September 2025 mendatang.
“Saya tidak hadir dalam pertemuan warga Poboya dengan pihak PT CPM di Bakrie Tower, karena kapasitas saya sesungguhnya sebagai fasilitator akan saya gunakan dalam pertemuan tanggal 2 atau 3 September 2025 mendatang,” ujarnya.
Lebih lanjut, Livand membantah tudingan adanya komunikasi khusus dirinya dengan pihak PT CPM.
“Sampai saat ini, saya tidak pernah melakukan komunikasi tersendiri atau komunikasi khusus dengan pihak PT CPM. Peran saya sebagai fasilitator yang diminta oleh masyarakat Poboya dan Pemkot Palu akan saya jalankan dalam forum resmi tanggal 2 atau 3 September 2025 nanti ,” tegasnya.
Sebelumnya, Yayasan Masyarakat Madani Indonesia (YAMMI) Sulawesi Tengah menyoroti kehadiran Kepala Komnas HAM Sulteng dalam kunjungan tersebut.
YAMMI mempertanyakan kapasitas, transparansi dan independensi Komnas HAM dalam kasus ini.
“Apakah kehadiran pejabat Komnas HAM dalam kunjungan ini merupakan bagian dari mekanisme pengawalan HAM yang legitimate, ataukah ada kepentingan lain yang belum dijelaskan secara terbuka? Transparansi sangat penting untuk menjaga kredibilitas lembaga,” kata Direktur Kampanye dan Advokasi YAMMI, Africhal Khamane’i, S.H.
YAMMI menilai, masyarakat berhak mendapatkan kejelasan atas posisi Komnas HAM dalam kasus lingkar tambang Poboya. Transparansi, menurut YAMMI, menjadi kunci untuk menjaga kredibilitas lembaga yang memiliki mandat sebagai pengawal penegakan hak asasi manusia di Indonesia. ***
