JAKARTA, WARTASULAWESI.COM – Wakil Ketua MPR RI, M. Akbar Supratman, turun langsung mengawal aspirasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Donggala yang mempertanyakan kepastian status dan penganggaran mereka.
Sebagai bentuk tindak lanjut, Akbar melakukan konsultasi dengan pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.
Pertemuan tersebut diterima langsung oleh Wakil Ketua Banggar DPR, Wihadi Wiyanto.
“Dalam pertemuan itu, kami menyampaikan aspirasi dan keluhan tenaga PPPK Donggala, khususnya soal penganggaran dan beban biaya yang selama ini menimbulkan kebingungan di daerah,” ujar Akbar, Jumat (3/10/2025).
Dari hasil konsultasi, kata Akbar, Banggar DPR menegaskan bahwa persoalan PPPK sepenuhnya berada dalam domain Kementerian PAN-RB dan Kementerian Keuangan.
Dengan demikian, pemerintah pusatlah yang memegang kendali penuh terkait kebijakan pengangkatan maupun penganggaran PPPK.
“Banggar DPR menegaskan anggaran PPPK tidak dibebankan kepada pemerintah daerah, melainkan ditangani langsung oleh pemerintah pusat melalui APBN.
Jadi, Pemkab Donggala tidak perlu khawatir soal beban anggaran,” jelas Akbar.
Senator asal Sulteng ini menambahkan, agar mekanisme berjalan sesuai ketentuan, Pemkab Donggala perlu berkoordinasi langsung dengan Menpan-RB dan Kemenkeu.
Hal itu penting untuk memastikan hak-hak PPPK terjamin melalui prosedur resmi dan kebijakan yang jelas.
Akbar menegaskan dirinya akan terus mengawal aspirasi PPPK, bukan hanya di Donggala, tetapi juga di daerah lain.
Menurutnya, kepastian status dan kesejahteraan PPPK bukan sekadar masalah administratif, melainkan berkaitan langsung dengan motivasi serta kinerja para pegawai yang mengabdi untuk pelayanan publik.
“PPPK jangan sampai dipinggirkan. Mereka sudah berjuang untuk negara, maka pemerintah wajib memberikan kejelasan status, hak, dan kesejahteraan. Kami di MPR akan terus menjembatani aspirasi ini agar kebijakan yang lahir benar-benar berpihak kepada rakyat,” tandasnya. ***
