BANGGAI, WARTASULAWESI.COM – Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Banggai, Sulianti Murad, akhirnya angkat bicara menanggapi isu yang tengah viral di media sosial terkait dugaan kasus etik salah satu anggota DPRD Banggai berinisial HSA.
Anggota DPRD tersebut dituding memiliki hubungan asmara dengan seorang staf di lingkungan Sekretariat DPRD Banggai, hingga menuai sorotan publik dan menjadi pembicaraan hangat di berbagai platform media sosial.
Dalam keterangannya, Sulianti menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menutup mata terhadap dugaan pelanggaran etik yang melibatkan kader partai.
Ia juga mengaku telah berkoordinasi intensif dengan DPD Gerindra Sulawesi Tengah untuk meminta arahan dan petunjuk resmi partai.
“Saya sudah berkoordinasi dengan DPD Gerindra Sulteng. Sebagai kader, tidak seharusnya muncul pemberitaan seperti ini karena mencoreng nama baik partai,” ujar Sulianti saat dikonfirmasi, Kamis (16/10/2025).
Menurutnya, kasus tersebut telah mencoreng marwah dan citra Partai Gerindra di mata publik, sehingga diperlukan sikap tegas namun tetap berpedoman pada mekanisme organisasi.
“Kami menunggu hasil dari Badan Kehormatan DPRD Banggai. Setelah ada keputusan resmi, barulah partai akan menentukan langkah selanjutnya, termasuk kemungkinan sanksi,” tegasnya.
Sebelumnya, Koalisi Peduli Demokrasi Banggai (KPDB) resmi melaporkan HSA ke Badan Kehormatan DPRD Banggai pada Selasa (14/10/2025).
Laporan tersebut terkait dugaan pelanggaran kode etik karena adanya hubungan terlarang antara anggota DPRD dan staf perempuan.
Saat ini, proses investigasi tengah berjalan di Badan Kehormatan DPRD Banggai. Sidang etik dijadwalkan akan segera digelar untuk memastikan kebenaran tuduhan tersebut.
Melalui klarifikasi resminya, Sulianti Murad menegaskan bahwa Partai Gerindra selalu berkomitmen menegakkan disiplin dan etika bagi seluruh kadernya.
“Kami tidak akan menutup mata. Jika terbukti melanggar etik, partai akan mengambil langkah tegas. Tapi kami juga menghormati proses di BK DPRD,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sulianti menambahkan bahwa seluruh pemberitaan dan laporan terkait kasus tersebut telah diteruskan ke DPD Gerindra Sulteng sebagai bahan evaluasi dan proses pembinaan internal.
Ia menegaskan, partai akan lebih responsif terhadap setiap informasi dan aduan dari masyarakat, guna mencegah munculnya persoalan serupa di kemudian hari.
“Partai Gerindra Banggai akan melakukan pendalaman dan pembinaan lebih lanjut. Kami ingin memastikan setiap kader menjunjung tinggi etika dan kehormatan lembaga,” pungkasnya.
Dengan sikap terbuka dan koordinasi aktif antara DPC dan DPD, Sulianti berharap kasus ini dapat diselesaikan secara transparan, objektif, dan berkeadilan, demi menjaga integritas Partai Gerindra di mata publik.
Masyarakat kini menanti hasil keputusan Badan Kehormatan DPRD Banggai yang akan menjadi penentu apakah HSA benar-benar melanggar kode etik atau tidak. ***
