PALU, WARTASULAWESI.COM – Besaran gaji dan fasilitas yang diterima jajaran Direksi dan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah (Bank Sulteng) akhirnya terungkap ke publik.
Berdasarkan dokumen resmi Laporan Tata Kelola Bank Sulteng Tahun 2024, total remunerasi yang dikucurkan untuk petinggi bank milik daerah ini mencapai angka fantastis sebesar Rp26,21 miliar.
Jajaran Direksi Bank Sulteng tahun 2024 terdiri dari Hj. Ramiyatie sebagai Direktur Utama, Myrna Rianasari sebagai Direktur Bisnis, dan Judy Koagow sebagai Direktur Kepatuhan.
Ketiganya menerima total penghasilan dan fasilitas selama tahun 2024 sebesar Rp20.583.000.000.
Rinciannya meliputi:
• Gaji tahunan: Rp2.999.000.000
• Tunjangan Hari Raya: Rp472.000.000
• Tunjangan Akhir Tahun: Rp642.000.000
• Tunjangan Perumahan: Rp160.000.000
• Tunjangan Representasi: Rp1.564.000.000
• Tunjangan Kwartal: Rp743.000.000
• Tantiem (bonus kinerja): Rp13.393.000.000
• Sewa mobil dinas: Rp610.000.000
Jika dirata-ratakan, gaji bulanan direksi tertinggi mencapai Rp153,97 juta, sementara yang terendah sekitar Rp138,61 juta.
Sementara itu, jajaran Dewan Komisaris terdiri dari Novi Kaligis sebagai Komisaris Independen dan Maimun Lawira sebagai Komisaris Non-Independen.
Total remunerasi yang mereka terima selama tahun 2024 adalah Rp5.634.000.000, dengan rincian:
• Gaji tahunan: Rp1.475.000.000
• Tunjangan Hari Raya: Rp162.000.000
• Tunjangan Akhir Tahun: Rp194.000.000
• Tunjangan Kwartal: Rp237.000.000
• Tantiem: Rp3.348.000.000
• Sewa mobil dinas: Rp218.000.000
Adapun gaji bulanan komisaris independen berada pada kisaran Rp64.000.000 begitu juga komisaris non independen Rp64.800.000.
Sementara gaji pegawai Bank Sulteng jauh lebih rendah.
Gaji tertinggi pegawai hanya Rp26.170.443 sementara yang terendah berada di angka Rp4.201.531 per bulan.
Data ini menyoroti kesenjangan signifikan antara pimpinan dan pegawai biasa di tubuh Bank Sulteng.
Mengingat Bank Sulteng adalah lembaga keuangan milik pemerintah daerah, hal ini patut menjadi perhatian dan bahan evaluasi publik, khususnya terkait transparansi dan efisiensi pengelolaan keuangan BUMD. ***
