PALU, WARTASULAWESI.COM – Praktisi pemberdayaan masyarakat, Husin Alwi, ST, mengapresiasi kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan yang menjadi fokus Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Anwar Hafid dan Wakil Gubernur Reny A Lamadjido.
Menurut Husin, kebijakan ini menunjukkan komitmen kuat untuk menekan angka kemiskinan di Sulteng, namun tetap membutuhkan strategi yang lebih efektif agar benar-benar berdampak bagi masyarakat miskin.
Husin Alwi, yang pernah menjadi Tenaga Ahli Gubernur Sulteng ke-14, Rusdy Mastura, menegaskan pentingnya keselarasan antara kebijakan, anggaran, dan program yang berpihak kepada masyarakat miskin.
“Keselarasan pada pro-poor policy, pro-poor budgeting, dan pro-poor programming menjadi indikator utama dalam percepatan penanggulangan kemiskinan hari ini,” ujarnya.
Salah satu hal yang diapresiasi Husin adalah perbaikan data kemiskinan. Ia menilai bahwa pemutakhiran data sangat penting untuk meminimalisir kesalahan dalam penyaluran bantuan.
“Harus ada upaya untuk menghilangkan inclusion error dan exclusion error, yaitu memastikan bahwa orang yang benar-benar berhak mendapatkan bantuan dan yang tidak berhak tidak masuk dalam daftar penerima,” katanya.
Husin juga menekankan perlunya program yang revolusioner dalam mengatasi kemiskinan di Sulteng. Ia mencontohkan keberhasilan Kota Palu pada 2015 melalui gerakan Palu Zero Poverty, yang berhasil menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 7,24% melalui program padat karya dan Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM).
“Kalau programnya masih bersifat rembesan dan tidak langsung menyerang akar kemiskinan, maka mustahil tingkat kemiskinan Sulteng turun di bawah 10%,” tegasnya.
Ia menyarankan agar Pemerintah Provinsi Sulteng di bawah kepemimpinan Anwar Hafid mengadopsi strategi Direct Attack Poverty, yang berfokus pada tiga hal utama:
• Mengurangi beban masyarakat
• Meningkatkan pendapatan masyarakat
• Fokus pada kantong-kantong kemiskinan
Husin juga mengapresiasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang diketuai oleh Wakil Gubernur.
Namun, ia menyarankan agar tim ini diperkuat dan segera melakukan revisi terhadap Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) agar sejalan dengan visi dan misi Gubernur Anwar Hafid.
“Pengarusutamaan RPKD yang berorientasi pada percepatan penanggulangan kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem, akan menjadikan seluruh perencanaan dan intervensi program berjalan terpadu, terukur, dan berkelanjutan,” jelasnya.
Sementara itu, Gubernur Sulteng Anwar Hafid dalam beberapa kesempatan telah menegaskan dua program prioritas yang akan segera dijalankan untuk mengurangi beban masyarakat, yakni Berani Cerdas dan Berani Sehat.
• Berani Cerdas – Program ini memberikan beasiswa bagi anak-anak Sulteng yang akan masuk perguruan tinggi mulai tahun ajaran 2025. “Mulai tahun ajaran 2025 ini, anak-anak Sulteng yang ingin kuliah akan mendapatkan beasiswa dari Pemprov Sulteng,” kata Anwar Hafid.
• Berani Sehat – Masyarakat Sulteng kini dapat berobat gratis hanya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di RSUD Undata dan RSUD Madani. Kedua rumah sakit ini akan dijadikan percontohan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat Sulteng.
Menurut Anwar, kebijakan ini diambil karena pendidikan dan kesehatan merupakan dua faktor utama yang menentukan kesejahteraan masyarakat.
“Beban rakyat kita adalah ketika mereka ingin menyekolahkan anak-anaknya. Jika mereka harus menjual tanah atau asetnya demi pendidikan, maka mereka bisa jatuh miskin lagi. Oleh karena itu, pendidikan harus gratis sampai perguruan tinggi, termasuk layanan kesehatan gratis,” tegasnya.
Dengan berbagai strategi yang telah dirancang, tantangan terbesar bagi pemerintahan Anwar Hafid dan Reny Lamadjido ke depan adalah memastikan bahwa kebijakan yang dibuat benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.
Konsistensi dalam implementasi dan pemantauan program akan menjadi kunci utama dalam mewujudkan target penurunan angka kemiskinan di Sulawesi Tengah. ***
