Hibah Munas KAHMI di Palu, Gubernur Sulteng : Itu Sudah Sesuai Aturan dan Ketentuan Yang Berlaku

oleh -
Munas KAHMI
Gubernur Sulawesi Tengah, H. Rusdy Mastura. FOTO : IST

PALU, WARTASULAWESI.COM – Banyaknya informasi yang simpang siur terkait dengan pemberian bantuan hibah untuk penyelenggaranaan Musyawarah Nasional (Munas) Korps Alumni HMI (KAHMI) di Palu, dalam beberapa hari terakhir ini setelah DPRD Sulteng menetapkan APBD Perubahan 2022, mendapat tanggapan Gubernur Sulteng H. Rusdy Mastura.

Dalam rilis resmi yang dikirim Biro Humas ke redaksi media ini, Gubernur Rusdy Mastura menjelaksan bahwa bantuan Hibah untuk penyelenggaraan Munas KAHMI di Palu sudah sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.

“Setelah DPRD Provinsi dan Gubernur menyetujui dan menetapkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2022, selanjutnya dilakukan asistensi oleh Menteri Dalam Negeri lalu ditetapkan menjadi APBDP Tahun 2022 dimana alokasi bantuan untuk penyelenggaran Musyawarah Nasional KAHMI di Palu Sulawesi Tengah ditetapkan sebesar 14 M,” jelas Gubernur Rusdy Mastura.

Gubernur menjelaskan, penganggaran tersebut direncanakan setelah ditetapkannya 3 provinsi sebagai calon daerah pelaksanaan Munas KAHMI antara lain, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah. Oleh panitia Nasional Munas KAHMI datang berkunjung kepada Pemerintah Provinsi Sulteng dalam hal ini Gubernur dan DPRD.

Pemerintah Daerah Sulteng yakni Gubernur dan DPRD menyambut baik Palu Sulteng sebagai Tuan Rumah. Presidium KAHMI lalu memutuskan Sulteng sebagai tuan rumah karena Munas KAHMI ingin mempercepat program pemulihan paska bencana yang menjadi tanggung jawab pemerintah nasional, dengan mempercepat realisasi tahapan rehabilitasi rekonstruksi dan mendorong recovery ekonomi paska bencana yang akan menjadi rekomendasi utama Munas KAHMI Tahun 2022 dan juga akan menjembatani aspirasi pembangunan, peningkatan ekonomi dan kesejahtraan masyarakat Sulteng.

“Dengan diputuskannya Palu Sulawesi Tengah sebagai tuan rumah Penyelenggara Munas KAHMI Tahun 2022, diharapkan menjadi ajang promosi Daerah Sulawesi Tengah di kancah nasional dan Internasional,” ujar Gubernur Rusdy Mastura.

Gubernur juga menyambut baik niat Munas KAHMI di Kota Palu, karena akan dikunjungi dan dihadiri tamu – tamu anggota tetap KAHMI baik dari seluruh penjuru tanah air dan juga anggota KAHMI yang mungkin ada di Luar Negeri bisa berjumlah 6.000 peserta.

Untuk menjaga harkat dan martabat daerah yang sudah menyambut baik pelaksanaan Munas KAHMI di laksanakan di Palu Sulawesi Tengah, Selaku Tuan Rumah sesuai ketentuan harus memberikan dukungan anggaran untuk biaya pelaksanaannya.

“Panitia Munas KAHMI membutuhkan anggaran sebesar 15 Miliar, setelah dilakukan rasionalisasi hanya disetujui sebesar 14 Miliar dan telah mendapat persetujuan dari Banggar DPRD dan juga telah disetujui  oleh pemerintah daerah dan DPRD,” jelas Gubernur yang akrab disapa Cudy ini.

Gubernur juga menyampaikan bahwa pemberian dana hibah tersebut, telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 tahun 2020 dimana disebutkan bahwa hibah dapat diberikan ketika belanja Mandatori (Belanja Wajib) terpenuhi.

Dalam struktur Rancangan Perubahan  APBD Tahun 2022, semua belanja mandatori yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan – undangan telah terpenuhi seperti belanja pendidikan sudah di atas 20 persen dari jumlah belanja dalam APBD, alokasi belanja kesehatan juga sudah di atas 10 persen, belanja PEN sudah mencapai 25 persen dari dana transfer umum di luar DAK, belanja infrastruktur juga terpenuhi dan regulasi terbaru mengatur alokasi dana untuk menginterfensi kenaikan Inflasi dampak dari kenaikan BBM sebesar 2 persen untuk Bansos juga sudah terpenuhin dan pembukaan lapangan kerja dan subsidi transportasi, sehingga dalam konteks hibah yang diberikan kepada KAHMI dalam APBD 2022 itu sudah memenuhi kaidah dan ketentuan penganggran.

“Nantinya penggunaan anggaran tersebut, KAHMI dihimbau agar dapat dilaksanakan seefisien dan seefektif mungkin dan juga semua pihak dapat mengawasi pelaksanaannya,” pinta gubernur.

Sesuai ketentuan, pelaksanaan anggaran tersebut oleh panitia Munas akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai akuntabilitas pelaksanaan anggarannnya oleh panitia Munas KAHMI.

“Anggaran tersebut akan sudah pasti dipergunakan dan dimanfaatkan di Sulawesi Tengah yang sudah pasti akan menghidupkan UMKM dan dunia usaha di Sulawesi Tengah dan pasti memberikan dampak terhadap ekonomi Sulawesi Tengah dengan kehadiran peserta Munas KAHMI berjumlah 6.000 peserta akan memberikan dampak positif untuk menghidupkan dunia usaha dan parawisata di Sulawesi Tengah,” tandas Gubernur Rusdy Mastura. ***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.