PALU, WARTASULAWESI.COM – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid menekankan pentingnya inovasi dan koordinasi lintas daerah dalam pelayanan perizinan dan penanaman modal di Sulawesi Tengah.
Hal itu disampaikan dalam rapat bersama Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Rifani serta seluruh Kepala Dinas PTSP kabupaten/kota se-Sulteng melalui Zoom Meeting pada Jumat (9/5/2025).
Gubernur menyampaikan apresiasi atas capaian investasi yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir.
Gubernur menyebut kondisi tersebut sebagai anugerah yang tidak lepas dari kerja keras aparatur pelayanan perizinan di seluruh wilayah.
“Sulawesi Tengah ini adalah salah satu daerah dengan tingkat investasi tertinggi di Indonesia. Ini adalah hasil dari pelayanan baik yang saudara-saudara berikan kepada para investor,” ujar Anwar.
Gubernur juga menyoroti geliat investasi sejak 2013 yang dipicu oleh tumbuhnya industri pengolahan nikel, menjadikan Sulteng primadona bagi investor dunia.
Dalam pengalamannya sebagai Bupati Morowali, Anwar menegaskan pentingnya kecepatan dan kemudahan pelayanan sebagai kunci sukses.
Gubernur membandingkan sistem perizinan modern di negara maju seperti Turki yang sudah serba digital.
“Di Turki, izin bisa diurus dari rumah atau hotel. Semua sudah online. Kita harus ke arah sana agar para investor merasa nyaman dan percaya,” ungkapnya.
Tak hanya investor asing, Anwar mengingatkan bahwa banyak warga lokal kini mampu menjadi investor. Oleh karena itu, sistem pelayanan harus adil dan mendorong keterlibatan semua pihak.
Namun, ia juga mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam penerbitan izin.
Anwar mencontohkan kasus pemalsuan rekomendasi di Morowali yang memicu protes masyarakat.
“Kalau ada rekomendasi, pastikan dulu keasliannya. Telepon kepala dinasnya langsung. Sekarang ini dokumen apa saja bisa dipalsukan,” tegasnya.
Gubernur juga mendorong agar dikembangkan sistem aplikasi digital yang aman untuk mencegah pemalsuan dokumen serta menjamin integritas proses perizinan.
Lebih lanjut, Anwar menekankan bahwa perbedaan kewenangan antar pemerintah daerah tidak boleh menjadi penghalang koordinasi.
Setiap izin yang dikeluarkan provinsi harus dikomunikasikan ke pemerintah kabupaten/kota.
“Saya minta dibuat mekanisme agar izin dari gubernur wajib diketahui oleh kepala dinas kabupaten/kota. Supaya kalau ada masalah, kita bisa tangani bersama, bukan saling menyalahkan,” ujarnya.
Sebagai bagian dari upaya sinergi, Anwar berencana mengunjungi seluruh kabupaten/kota bersama kepala dinas provinsi untuk menyamakan langkah dalam pelaksanaan program pembangunan.
“Gubernur, bupati, wali kota itu sama, hanya berbeda kewenangan. Tapi tujuan kita satu, rakyat Sulawesi Tengah. Dalam waktu dekat saya akan turun langsung bersama seluruh kepala dinas provinsi agar bisa duduk bersama dan sinkronkan program dengan kabupaten/kota,” tutupnya. ***
