PALU, WARTASULAWESI.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tengah (Sulteng), menggekar Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas situasi terkini yang terjadi di PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) di Morowali Utara bertempat di Ruang Sidang Utama DPRD Sulteng, Senin (16/1/2023).
RDP yang dipimpin Wakil Ketua III, H. Muharram Nurdin itu, dihadiri sejumlah Anggota DPRD Sulteng dari lintas komisi, serta beberapa instansi terkait diantaranya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas ESDM Sulteng, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu, serta Kantor Imigrasi Palu.
Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Sulteng, Arnold Firdaus Bandu mengatakan bahwa PT GNI tidak kooperatif dan terkesan mengabaikan pemerintah, sehingga pihak Nakertrans saja yang masuk ke areal PT GNI diperlakukan sangat ketat.
“Kami saja tidak bisa masuk ke Areal PT GNI, terlalu ketat. Kalau kita bisa masuk, mungkin bisa melakukan pembinaan,” sesalnya.
Arnold mengaku, bahkan hanya sekedar meminta data ketenagakerjaan saja kepada pihak manajemen PT GNI, Dinas Nakertrans sangat kesulitan. Dari ratusan data yang diminta, baru lima yang diberikan. Itupun baru diberikan hari ini.
Dia berharap, semoga dengan adanya kurusuhan di PT GNI saat ini, bisa membuat perusahaan nikel di Morowali Utara (Morut) itu bisa lebih kooperatif kepada pemerintah kedepannya.
“Semoga kedepan lebih kooperatif dan responsif. Kita sudah sampaikan hal itu kepada pihak manajemen PT GNI,” katanya.
Anggota DPRD Sulteng dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Sri Indianingsih Lalusu mempertanyakan kinerja intelejen Polda Sulteng yang tidak bisa membaca situasi sehingga bentrukan antara Tenaga Kerja Asing (TKA) dan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau teanaga kerja lokal bisa terjadi.
“Seharusnya pihak intelejen bisa mendeteksi potensi kerusuhan itu, sehingga bisa dicegah,” ujarnya.
Politisi perempuan asal Kabupaten Banggai ini berharap, pihak kepolisian bisa menangani masalah kerusuhan di PT GNI secara profesional dan adil.
Hal yang sama juga disampaikan Anggota DPRD Sulteng dari PKB, Aminullah BK. Dia berharap, pihak kepolisian bisa adil dalam menangani permasalahan antara TKA dan Tenaga Kerja Lokal itu, sehingga ada rasa keadilan dalam penanganan masalah di PT GNI.
Setelah kurang lebih dua jam berlangsung, RDP yang dipimpin Muharram Nudin itu akhirnya ditutup dengan kesimpulan bahwa pihak DPRD Sulteng akan menindaklanjuti penanganan masalah itu dengan membentuk tim khusus untuk melakukan pertemuan dengan Kementrian Investasi, Kementrian ESDM dan pihak PT GNI di Jakarta.
“Kesimpulan sementara RDP ini, pihak DPRD Sulteng akan menindaklanjuti masalah ini dengan membentuk tim khusus. DPRD Sulteng akan melakukan pertemuan dengan Kementrian Investasi, Kementrian ESDM dan PT GNI di Jakarta,” tandas Muharram Nurdin sambari menutup RDP itu. MH
